Home Artikel / Opini

Strategi Pembangunan Terpadu Berbasis Taman Dunia Danau Poso

Nilam Sari Lawira. (Foto: Dok)

Oleh: Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP*

DISKURSUS hari ini saya beri judul “Strategi Pembangunan Terpadu Berbasis Taman Dunia Danau Poso”. Di Provinsi Sulteng, terdapat berbagai macam danau seperti Danau Poso, Danau Lindu, Danau Rano, Danau Tambing, Danau Kars di Kabupaten Banggai Kepulauan. Di samping itu, sungai menjadi konsentrasi domisili penduduk Sulawesi Tengah seperti Sungai Palu, Sungai Bongka, Sungai Poso di samping berfungsi menjadi batas alam, tetapi berfungsi pula sebagai ajang interaksi kohesi sosial masyarakat pendalaman di hulu hingga ke hilir seperti pernah dikemukan oleh dua buku Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity dan Social Capital, Civil Society and Development (1995 dan 2021). Pembangunan berbasis danau dan sungai tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena danau merupakan muara sementara perjalanan aliran sungai.

Manusia menjadi titik sentral pembangunan (people centered of development). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulteng Periode 2021-2026, Pembangunan Berbasis Kepulauan, Danau dan Sungai menjadi titik sentral di Provinsi Sulteng. Pembangunan Berbasis Danau di Kabupaten Poso menekankan pada aspek spasial dan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi spasial, Danau Poso dikelilingi setidaknya enam kecamatan wilayah Pamona Raya yaitu Kecamatan Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Timur, Pamona Tenggara, Pamona Barat dan Pamona Selatan. Pada sisi kesejahteraan, di Kabupaten Poso berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, terdapat 40,20 ribu jiwa penduduk miskin atau berada pada posisi ke 11 dari 13 kabupaten/kota di Sulteng. Selama periode 2016-2020, penduduk miskin berkurang sebanyak 2.030 jiwa atau berkurang 507 jiwa pertahun, serta persentasenya menurun dari 17,16 persen di Tahun 2016.

Pada sisi pembangunan manusia, Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Poso berada pada posisi tertinggi kedua setelah Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 9,41 tahun pada 2020 dan Umur Harapan Hidup (UHH) menempati posisi pertama di Sulteng mencapai 71,18 tahun pada 2020. Tentu saja hal ini menjadi modal pembangunan walaupun Pemerintah Kabupaten Poso menghadapi tantangan berupa Angka Stunting pada Tahun 2020 berada pada posisi kedelapan. Data bersumber dari Aplikasi e-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng menyebutkan Angka Stunting di Kabupaten Poso berjumlah 1.250 balita atau 16,8 persen dari total balita stunting yang terdiri dari 273 balita bertubuh sangat pendek, 977 balita pendek. Hal merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Poso apalagi Kepala Daerahnya berlatar belakang seorang dokter perempuan. Tentu saja, bagi kami di Provinsi Sulteng, tidak akan membiarkan ibu Bupati bekerja dan berpikir sendiri dalam mencari solusi kemiskinan dan stunting tersebut. Provinsi Sulteng bagaikan Kereta Kencana yang ditarik oleh 13 kabupaten/kota, dan Poso merupakan satu di antara 13 tersebut. Apa yang dapat kami berikan dalam pelibatan pembangunan di kabupaten merupakan pertanyaan yang sering muncul dalam benak kami di Provinsi Sulteng? Pembangunan di Sulteng sepatutnya bertransformasi dari Sulteng Uncorporated menjadi Sulteng Incorporated.

Dalam konteks enam kecamatan di sekitar Danau Poso, sesuai data bersumber dari Basis Tata Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K) Tahun 2019, tantangan yang kita hadapi Bersama adalah adanya rumah tangga miskin desil 1, 2, 3, 4 sebanyak 1.503 RTM di Kecamatan Pamona Utara, 1.604 RTM di Kecamatan Pamona Puselemba, 1.651 RTM di Kecamatan Pamona Timur, 1.922 RTM di Kecamatan Pamona Selatan, 1.060 RTM di Kecamatan Pamona Tenggara, serta Rumah Tangga Miskin tersedikit di wilayah Pamona Raya tersebut ada di Kecamatan Pamona Barat mencapai 656 RTM menjadi dasar tantangan kita di masa datang. Di samping itu, kita patut memperhatikan pula, masa depan Rumah Tangga Perempuan (RTP) di sekitar Danau Poso. Di Kecamatan Pamona Utara ada 97 RTP, disusul 77 RTP di Kecamatan Puselemba, 117 RTP di Kecamatan Pamona Timur, 43 RTP di Kecamatan Pamona Barat, 129 RTP di Kecamatan Pamona Selatan, serta 27 RTP di Kecamatan Pamona Barat. Selaku Ketua DPRD Provinsi Sulteng, saya menggarisbawahi poin ini, bukan karena Ketua DPRD Provinsi Sulteng adalah perempuan, tetapi berbagai temuan riset menyebutkan bahwa Program-Program Anti Kemiskinan yang menyasar Rumah Tangga Perempuan (RTP) lebih tinggi keberhasilannya mencapai 98 persen tingkat pengembalian kedit mikro ketimbang rumah tangga yang menyasar laki-laki yakni hanya 82 persen (Rajivan; http://www.undp.org.in/report/wkspsclmblizn/casestudy.ofsml.htm; 2003). Di Kabupaten Poso, studi simpan pinjam perempuan menunjukkan keberhasilan pada RTP di Desa Lembomawo. Namun, dalam perjalanannya, di desa, jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan ibulah yang pertama kali mengalaminya. Oleh karena itu, kami berharap, pembangunan berkelanjutan di Taman Bumi Danau Poso, keberhasilannya ditentukan pula oleh bukan saja keberhasilan kelembagaan ekonomi dan sosial, tetapi keberhasilan memberdayakan rumah tangga perempuan.

Selama periode 2021-2026, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Pertama, DPRD Provinsi Sulteng mendukung sepenuhnya Pemerintah Provinsi Sulteng menjalankan Sub Kegiatan Padat Karya Berbasis Danau Poso pada enam wilayah kecamatan yang menyasar rumah tangga miskin (RTM), rumah tangga perempuan (RTP), menyasar pula disabilitas pada 126 jiwa penduduk di Kecamatan Pamona Selatan, 22 jiwa di Kecamatan Pamona Barat, 32 jiwa di Kecamatan Pamona Barat, 60 jiwa di Kecamatan Pamona Puselemba, 152 jiwa di Kecamatan Pamona Timur, serta 107 jiwa masyarakat disabilitas di Kecamatan Pamona Utara.

Kedua, Pemerintah Provinsi Sulteng diharapkan dapat menjalankan Sub Kegiatan Padat Karya Pemeliharaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat pada wilayah kewenangan Provinsi Sulteng pada ruas jalan seperti ruas jalan Tentena-Tonusu, Tonusu-Pendolo yang secara terpadu bersinergi sub kegiatan lainnya khususnya yang dijalankan oleh 18 OPD anti kemiskinan baik di Kabupaten Poso maupun di tingkat Provinsi Sulteng.

Ketiga, secara terpadu, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Poso, Pemerintah Provinsi Sulteng akan menjalankan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang menyasar desil 3 bagi penguatan kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada wilayah enam kecamatan di sekitar Taman Bumi Danau Poso dan desil 4 kemiskinan infrastruktur.

Keempat, secara terpadu dan berkesinambungan, serta secara “keroyokan Organisasi Perangkat Daerah Anti Kemiskinan, CSO, Organisasi Profesi, DPRD” baik di Kabupaten Poso maupun Provinsi Sulteng, mengusulkan agar Rumah Tangga Perempuan (RTP) mengikuti Magang Teknologi Tepat Guna pada LPTTG Malindo di Masamba dan bersinergi dengan Kadin mendorong terciptakan Kewirausahaan Milenial meliputi achievement motivation, Business Plan dan (Rendez-Vous) Entrepreneur Milenial dengan Dunia Perbankan yang difasilitasi oleh KADIN Provinsi Sulteng maupun KADIN Kabupaten Poso.

Kelima, khusus bagi usia sekolah SLTA, melalui kerjasama Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kabupaten Poso akan menjalankan strategi dan sub kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa usia SLTA asal rumah Tangga Miskin (RTM) dan melakukan Penelusuran dan menyekolahkan kembali anak putus sekolah alasan ekonomi, serta mendorong korporasi yang berada di Pamona Raya membiayai Pendidikan anak-anak asal rumah tangga miskin di sekitar Taman Bumi Danau Poso pada Pendidikan berbasis basic science secara berkelanjutan.

Keenam, mendorong sinergitas Pemerintah Kabupaten Poso dan Provinsi Sulteng menginisiasi kurikulum Pendidikan harmoni sosial, alam dan manusia sehingga triple bottom line: Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dapat tercipta di Taman Bumi Danau Poso.

Ketujuh, Danau Poso adalah kekayaan maupun asset kita yang tak ternilai. Fenomena menyusutnya perairan tinggal 10 persen Danau Aral di Kazakstan, Asia Tengah yang luasnya setara dengan luas Provinsi Sulteng sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga keanekaragaman hayati di Taman Bumi Danau Poso dalam kerangkan pembangunan berkelanjutan bagi anak cucu kita.

(*Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah)

Ayo tulis komentar cerdas