Home Ekonomi

Kadin Sulteng Minta Perkuat Sinergitas Tangani Masalah Ekonomi

8
KETUA BARU - Ketua Kadin Sulteng yang baru HM Nur Dg Rahmatu. Terpilih pada Musyawarah Provinsi VIII Kadin Sulawesi Tengah, 6-9 Januari 2021 di Palu, Jumat 8 Januari 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Pataruddin)

Palu, Metrosulawesi.id – Untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah meminta agar memperkuat sinergitas dengan pihak keamanan dalam hal saling bertukar informasi terkait penanganan masalah ekonomi di wilayah ini.

“Kerjasama itu penting guna lebih mengangkat perekonomian Sulawesi Tengah agar bisa tumbuh dengan baik,” ujar Ketua Kadin Sulteng HM Nur Daeng Rahmatu melalui siaran persnya, Sabtu (23/4/2021).

Dikatakan, pentingnya kolaborasi itu mengingat kondisi ekonomi saat ini mengalami fluktuasi akibat dampak pandemic covid-19. Begitupun jika ekonomi terpuruk maka situasi keamanan akan ikut terganggu.

‘’Jadi kami mau berkolaborasi khususnya dengan pihak keamanan dalam mengatasi masalah perekenomian di daerah ini akibat dampak covid-19. Kita butuh dukungan dan kerjasama semua pihak,’’ tandasnya.

Diakui, salah satu persoalan besar ialah karena adanya kebijakan dari sisi moneter pemerintah pusat memberikan kelonggaran terhadap pelaku ekonomi yang belum membayar tunggakan yang hingga kini belum berjalan.

Dirinya telah berkomunikasi dengan Dirut Bank Sulteng untuk meminta kepada perusahaan-perusahaan yang menurut kacamata perbankan masih bisa bergerak untuk mendapat dukungan dalam bentuk keleluasaan membayar tunggakan.

“Supaya mereka bisa tumbuh dan beroperasi kembali di masa pandemi Covid 19,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa perekonomian di Sulteng harus tetap tumbuh dan menggeliat walaupun dalam situasi pandemi Covid 19. Dimana Kadin Sulteng tidak akan tinggal diam dan terus meminta kepada pemerintah sampai bisa segera dilaksanakan.

“Satu contoh pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah, baik bersumber dari daerah atau APBD harus segera lelang, karena kalau itu dilelang maka aktivitas ekonomi pasti berjalan dan tumbuh,” ujarnya.

“Tapi sampai hari ini belum ada satupun yang jalan kendalanya adalah pertama persoalan regulasi, kalau regulasi belum berjalan bagus maka para PPK juga ragu untuk menjalankan lelangnya kegiatannya, jadi ada regulasi yang memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha, sehingga perekonomian bisa bergerak dan tumbuh,” ujarnya menambahkan.

Soal situasi pasar, ia mengakui ternyata ekonomi kerakyatan masih dapat bergerak di masa pandemi ini. Pihaknya berharap pemerintah kota dapat melihat dan menjadikan ini suatu peluang.

“Mereka bisa mengatur dengan kebijakan yang tidak terlalu birokratis sehingga hal itu bisa betul-betul terarah untuk membangkitkan ekonomi real,” katanya.

Demikian pula, lanjut dia, aparat keamanan yang juga harus dilibatkan dalam mengawasi penyuplai barang kebutuhan maupun pelaku spekulan yang ada dipasaran. Sehingga tidak mempermainkan harga yang nantinya akan membuat ekonomi semakin terpuruk.

“Jangan selamanya suplayer tidak mengikuti mekanisme pasar. Maksudnya pengawasan terhadap pelaku spekulan yang dapat mempermainkan harga bisa membuat perekonomian menjadi terhambat untuk tumbuh dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, kurun waktu lima tahun terakhir investasi di Sulteng mengalami pertumbuhan di angka 2 digit pada sektor pertambangan. Namun, hal tersebut kini menurun satu digit karena terkait perizinan semua ditangani langsung oleh pemerintah pusat.

“Sekarang kita cari tahu kenapa sampai dia tumbuh di angka 2 digit, ternyata yang mengangkat itu adalah sektor pertambangan. Tapi saat ini kewenangannya sudah ditarik ke pemerintah pusat menyangkut masalah perizinan. Semua ke pusat sehingga pertumbuhan kita hari ini di sektor pertambangan itu bahkan turun menjadi 1 digit,”ungkapnya.

Jika sektor pertambangan ditarik ke pusat, menurutnya begitu ada persoalan berkaitan dengan lingkungan yang bermasalah bukan orang pusat tetapi pemerintah daerah setempat. Untuk itu, perlu dibangun komunikasi atara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Atau Kementerian terkait masalah sektor pertambangan agar pertumbuhan Ekonomi di Sulteng indeksnya bisa naik kembali ke angka 2 digit bahkan lebih

Berkaitan dengan masalah covid, ia menyebutkan banyaknya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan, salah satunya pendapatan masyarakat itu adalah investasi pemerintah dalam bentuk APBN atau APBD. Ditambah lagi adanya Refokusing anggaran yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami pengurangan.

“Kami telah meminta kepada seluruh pelaku ekonomi untuk tetap beraktivitas dan tidak berhenti untuk berproduksi. Karena hal itu terkait juga dengan dunia perbankan supaya mereka (bank) memberikan keleluasaan terhadap pelaku usaha,” pintanya.

Reporter: Djunaedi – Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas