BARANG BUKTI - Kepala Divisi Investigasi dan Intelijen Wilayah Timur, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Fadli Anang SH MH memperlihatkan bukti dokumen, Rabu 21 April 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)

Palu, Metrosulawesi.id – Bukannya dijaga atau dipelihara sebagaimana amanat UU, Pulau Tomini yang berada di perairan Teluk Tomini, dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, kabarnya telah diperjual belikan ke seorang pengusaha. Mirisnya, pulau seluas kurang lebih 50.000 meter bujur sangkar, dan memiliki keindahan spot bawah laut itu, hanya dijual dengan harga Rp 10 juta.

Kepala Divisi Investigasi dan Intelijen Wilayah Timur, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Fadli Anang SH MH, membenarkan adanya dugaan tindak kejahatan yang sangat bertentangan dengan perundang-undangan terkait penjualan sebuah pulau yang terletak di wilayah teluk tomini. Pulau itu disebut pulau Tomini, dengan luas kurang lebih 50.000 meter bujur sangkar.

“Pulau ini telah dilakukan transaksi jual beli antara warga atas nama Tayeb selaku pihak pertama dengan pihak kedua atas nama Muh. Amin,” ungkapnya kepada Metrosulawesi, Rabu, 21 April 2021.

Mirisnya, lanjut Yogi sapaan akrab Fadli putra asli kelahiran Tomini ini, berdasarkan bukti surat yang didapatkannya dari masyarakat, pulau Tomini itu dijual dengan harga Rp10 juta, kemudian transaksi penjualan pulau tersebut, dibuat dan dituangkan dalam surat keterangan ganti rugi berkop Pemerintah Desa Malalan, kecamatan Mepanga, kabupaten Parigi Moutong.

“Surat keterangan itu selain ditandatangani kedua belah pihak juga ditandatangani camat Mepanga dan kades Malalan yang melegalisasi transaksi itu. Sebagaimana bukti surat, Kades Malalan yang bertandatangan atas Arsin B, dan camat Mepanga atas nama Warsono,” sebutnya lagi.

Penjualan pulau Tomini itu, menurutnya sangat bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. Tanpa izin terlebihi dahulu dan sangat menyalahi amanah UUD. Kata Yogi, untuk penjualan pulau tersebut terjadi pada 25 Oktober 2020, kemudian baru diketahui nanti Maret 2021, setelah masyarakat mengetahui dan mempertanyakan.

“Tayeb memang adalah warga yang mendiami pulau itu, dia menjual pulau itu kepada Moh. Amin. Diduga Muh. Amin hanyalah atas nama pembeli karena setelah terjadi peralihan hak, ternyata di pulau itu sudah ada pihak yang datang membangun kotage, namun tidak berlanjut karena masyarakat mengecamnya,” terangnya.

Menurut Yogi, jika Tayeb merasa memiliki lahan atau dia sebagai penjual, atau tanah dipulau diperuntukan untuknya, dia hanya bisa menguasai sebanyak 20.000 meter persegi, itu sebagaimana ketentuan. Karena nota benenya pula yang merupakan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Namun kenyataannya, seluruh lokasi yang dijual Tayeb batas utara, selatan timur dan barat adalah laut.

“Ini jelas kalau yang dijualnya satu pulau. Dan ini sangat bertentangan dengan ketentuan UU. Saya akan membawa proses ini ke hukum, untuk memintai pertanggungjawaban pihak pihak terkait, insyaallah Senin pekan depan saya akan laporkan pidananya ke Polda Sulteng, termasuk akan menyurat ke kementerian dan presiden RI,” tandas Yogi, yang juga merupakan Direktur Eksekutif, Yayasan Eksplorasi Laut Teluk Tomini (YELTT).

Reporter: Sudirman
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas