Home Sulteng

Posko THR Terima Aduan 24 Jam

Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kembali membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko pengaduan dibuka Disnakertrans Provinsi Sulteng di Jalan Moh Yamin Palu.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo mengatakan posko THR siap menerima aduan 24 jam melalui empat kontak yang telah ditentukan. Kontak pertama melalui Syaiful dengan nomor 085394276500. Kedua Rifai dengan nomor 085256617033. Ketiga melalui Andawiah dengan nomor 081341189677. Keempat melalui Novianthi dengan nomor 082345888859.

“Tujuan posko pengaduan agar para tenaga kerja/karyawan bisa melaporkan apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR. Silakan melapor, posko pengaduan THR sudah kami buka di jalur dua Kantor  Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng jalan Mohammad Yamin,” ujar Joko, Selasa, 20 April 2021.

Joko menjelaskan, selain menerima pengaduan, posko tersebut juga dibuka untuk pelayanan konsultasi bagi perusahaan yang masih bingung dalam hal pembayaran THR.

“Saya sarankan melalui WA atau SMS saja agar waktu dan biaya tidak banyak, apalagi kalau yang dari daerah,” ucap Joko.

Dia mengimbau agar  karyawan tidak takut untuk melapor karena pihaknya akan merahasiakan identitas pelapor. 

“Karyawan jangan takut melapor, kami pastikan identitas akan dirahasiakan. Tahun-tahun sebelumnya juga begitu, ada ribuan yang melapor hanya saya yang tahu,” katanya.

Joko meminta bagi yang melapor harus menyertakan alamat perusahaan secara rinci dan jelas untuk memudahkan proses penyelesaian laporan. Dia berjanji akan langsung menindaklanjuti laporan yang ada sesuai aturan dan peraturan berlaku.

Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang THR akan dikenakan sanksi teguran tertulis sebagai peringatan awal hingga yang terberat pembekuan izin usaha atau penghentian sementara. Dalam regulasi tersebut ditetapkan pembayaran THR maksimal H-7 Lebaran.

“Apabila pembayaran tidak dilakukan hingga H-7 Lebaran, maka akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan,” tandas Joko.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas