Home Palu

Plt Direktur Undata Kerap Bolos Ngantor

Irwan Waris. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • Pengamat: Gubernur Harus Angkat Pejabat Definitif

Palu, Metrosulawesi.id – Masyarakat mengeluhkan susahnya menemui Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Undata Provinsi Sulteng, Komang Adi Sujendra. Adi Sujendra disebut tidak pernah berhasil saat ingin ditemui karena tak ada di Ruangan Direktur RS Undata di Jalan RE Martadinata Palu.

Memastikan informasi ini, Metro Sulawesi melakukan penelusuran ke RS Undata milik Pemprov Sulteng itu pada Selasa, 20 April 2021. Staf Adi Sujendra di RS Undata membeberkan bahwa pimpinannya kerap bolos. Ruangan Plt Direktur yang berada di Lantai II RSUD Undata hampir setiap hari kosong.

“Di sini (RS Undata) jarang sekali, kadang-kadang ada, kadang tidak, paling satu kali seminggu,” ucap salah seorang staf RSUD Undata.

Dia juga membeberkan karena Adi Sujendra yang kerap bolos ngantor ke RSUD Undata, terpaksa berkas-berkas mendesak yang perlu ditandatangan dibawa ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulteng Jalan Kartini Palu. Sebab Adi Sujendra merupakan Kepala Dinkes Provinsi Sulteng yang merangkap jabatan sebagai Plt Direktur RSUD Undata.

“Berkas cuma saya bawa ke sana (Dinkes Provinsi Sulteng), hampir setiap hari, nanti selesai saya ambil lagi,” tandasnya.

Adi Sujendra yang dikonfirmasi mengaku tetap melakukan monitor terkait operasional pelayanan RS Undata.

“Secara teknis operasional pelaksanaannya dilaksanakan oleh para wadir. Ada 3 wadir: 1. Wadir Pelayanan. 2. Wadir Umum dan Keuangan. 3. Wadir Program dan diklit. Beberapa hari sekali saya turun langsung ke lapangan tak selalu terikat pada jam kerja melihat pelaksanaan pelayanan di RS. Dan setiap hari Sabtu saya standby di RS Undata selama jam kerja. Dan melakukan rapat-rapat dengan pejabat struktural lingkup RSUD Undata,” tulis Adi Sujendra melalui sambungan whatsapp.

“Selain itu saya masih aktif turun langsung ikut penanganan/visite pasien Covid 19 di ruang isolasi. Untuk efektifitas pelayanan harian saya juga telah menunjuk pelaksana harian (plh) direktur yaitu dr. Amsyar Pradja, Sp. A,” tambahnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr Irwan Waris M.Si, merasa perihatin atas hal ini sebab RS Undata merupakan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pimpinan intansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menurutnya tidak boleh kosong.

“Saya kira jalan keluarnya gubernur harus mengangkat pejabat definitif di situ (Direktur RS Undata). Ataupun kalau tidak definitif harus Plt yang setiap saat harus berkantor. Tapi harapan saya yang definitiflah sehingga bisa bekerja profesional,” ujar Irwan.

Irwan mengungkapkan apabila gubernur terkendala larangan mengangkat pejabat karena pasca Pilkada, bisa dicarikan solusi dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Bisa dikonsultasikan ke Kemendagri karena ini urgent (mendesak) supaya pimpinan tidak kosong. Karena kosong namanya walaupun ada Plt tapi tidak bisa ditemui dan tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Susah juga itu,” ungkap Irwan.

“Harus diangkat karena urgent buat masyarakat, apalagi di masa pandemi ini, menyangkut nyawa rakyat yang harus dilindungi oleh pemerintah,” tambahnya.

Namun Akademisi Untad itu meyakini gubernur belum mengetahui perilaku Adi Sujendra yang kerap bolos ngantor di RSUD Undata. Apabila karena kesibukan dengan jabatan definitif sebagai Kepala Dinkes, Adi Sujendra disebut harusnya dengan kesadaran diri melaporkan kepada gubernur sebagai atasan.

“Kepekaan yang utama harus dimiliki kepala dinas kesehatan (Adi Sujendra) melaporkan kepada gubernur. Karena mungkin pak gubernur tidak tahu masalah ini, jangan didiamkan mentang-mentang dia Plt. Dia (Adi Sujendra) harus berterus terang. Kan banyak aparatur yang bisa menduduki jabatan itu, malah antre mungkin,” pungkas Irwan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas