MELESTARIKAN BAHASA - Papan Informasi jalur evakuasi menggunakan bahasa Banggai. Cara ini dimaksudkan untuk melestarikan Bahasa Banggai. (Foto: Metrosulawesi/ Purnomo Lamala)
  • Menyoal Bahasa Banggai Yang Hampir Punah

Ada banyak cara melestarikan bahasa daerah. Selain bisa dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal di sekolah, mengenalkan bahasa daerah juga bisa dilakukan melalui penulisan pesan, seperti di Kabupaten Banggai Laut. Di sini penulisan pesan untuk umum menggunakan bahasa daerah setempat.

Laporan: Purnomo Lamala, Banggai Laut

PELESTARIAN bahasa Banggai patut menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya hingga saat ini bahasa Banggai kian tergerus oleh zaman. Penutur bahasa Banggai tinggal mereka yang berumur 40 tahun keatas. Tak pelak, jika 30 tahun mendatang bahasa Banggai akan terancam punah.

Satuan pendidikan harus didorong untuk memasukkan bahasa Banggai dalam sistem kurikulum pendidikan. Ahli Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, Hardan Mondika mengatakan, pokok-pokok pikiran kebudayaan, yakni sebagai syarat pengembangan budaya yang ada di Banggai salah satunya bahasa.

“Tidak akan berkembang suatu budaya jika tak punya pokok pikiran itu,” jelas Hardin.

Langkah-langkah yang akan ditempu untuk membumikan bahasa Banggai bakal diajukan masuk ke kurikulum melalui Dikpora agar masuk ke sekolah-sekolah.

“Muatan lokal sebagai mata pelajaran bahasa Banggai,” ujarnya.

Langkah membumikan bahasa Banggai diakui Hardan pernah dilakukan di lingkungan Dinas Pariwisata, namun kendalanya masih minim kosakata.

“Minimnya kosa kata dan penuturnya kurang, akhirnya terjadi kefakuman,” ujarnya.

“Kita lemah dari sisi kosakata, dan bisa jadi bahasa Banggai akan punah,” tambahnya.

Penyusunan literatur Banggai tengah dilakukan pihaknya saat ini dengan bekerja sama, salah satu dengan penyusun kamus Banggai.

“Kamus tersebut bakal dibagikan ke sekolah-sekolah,” jelasnya.

Selain itu Hardan juga menjelaskan, perlunya aksara Banggai. Dia mencontohkan jika menulis baju (bokukum) menggunakan aksara Banggainya seperti apa.

“Selama ini orang mengajar maupun menulis kamus bahasa Banggai hanya menggunakan aksara latin saja,” tuturnya.

Sebenarnya aku Hardan, ia memiliki beberapa aksara Banggai. Namun aksara itu dinilai masih terbilang muda dan masih jadi perdebatan oleh sejumlah sesepu.

“Ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa tulisan kerajaan Banggai itu ada, kan mustahil kerajaan besar tapi tak punya tulis menulis, ataupun surat menyurat,” pungkasnya.

Selain dimasukkan ke kurikulum sekolah, untuk melestarikan bahasa Banggai, Pemda setempat menuliskan pesan untuk umum dengan menggunakan bahasa Banggai. Seperti pesan untuk jalur evakuasi. Tertulis bahasa Banggai “Lolon Danpasan”, yang artinya jalur evakuasi.

Bicara soal bahasa daerah, Kepala Badan Bahasa Kemendikbud, Dadang Sunendar mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan Badan Bahasa, saat ini ada 11 bahasa daerah yang punah di Indonesia. Ke-11 bahasa daerah itu adalah Bahasa Tandia (Papua Barat); Bahasa Mawes (Papua); Bahasa Kajeli/Kayeli (Maluku); Bahasa Piru (Maluku);  Bahasa Moksela (Maluku); Bahasa Palumata (Maluku); Bahasa Ternateno (Maluku Utara); Bahasa Hukumina (Maluku); Bahasa Hoti (Maluku); Bahasa Serua (Maluku); dan Bahasa Nila (Maluku).

“Sebuah bahasa disebut punah, hitungannya bukan dalam sebulan atau dua bulan, melainkan puluhan tahun. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah bahasa (daerah) yang punah tidak berubah, masih tetap 11 bahasa. Tahun ini kita percepat pemetaan bahasa daerah agar selanjutnya bisa fokus ke revitalisasi,” ujar Dadang dalam Taklimat Media dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional 2020 lalu di Kantor Kemendikbud, Jakarta.

Dadang menuturkan, setelah melakukan pemetaan untuk bahasa yang terancam punah, selanjutnya Badan Bahasa akan menurunkan peneliti untuk menyisir kota atau daerah yang teridentifikasi terancam punah dari ratusan bahasa daerah yang ada.

“Jadi mana (bahasa) yang secara hipotesis mulai terancam dan penurunannya drastis,” tuturnya.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pemetaan dan penelitian bahasa, yaitu terbatasnya jumlah peneliti dan anggaran.

“Lima provinsi yang banyak terancam punah secara geografis lokasinya sangat jauh. Selain itu (lamanya) peneliti berada di lokasi penelitian hanya bisa satu atau dua minggu,” kata Dadang.

Untuk menyiasati hambatan tersebut, langkah yang ditempuh Badan Bahasa adalah bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Badan Bahasa juga mengoptimalkan upayanya melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud, yaitu Balai Bahasa yang tersebar di berbagai provinsi.

“Kita sudah bekerja sama dengan peneliti yang divalidasi pemda setempat dan Balai Bahasa di provinsi,” ujar Dadang.  

Hasil kajian kebahasaan yang dilakukan oleh Badan Bahasa setiap tahun menunjukkan adanya kekhawatiran besar yang melanda bangsa ini, yakni terdapat delapan bahasa dikategorikan punah, lima bahasa kritis, 24 bahasa terancam punah, 12 bahasa mengalami kemunduran, 24 bahasa dalam kondisi rentan (stabil tetapi terancam punah), dan 21 bahasa berstatus aman. Hal tersebut harus disikapi dengan bijak agar warisan budaya tak benda ini tidak hilang perlahan ditelan masa. (**)

Ayo tulis komentar cerdas