Home Banggai Laut

Mantan Bupati Balut Cs Segera Jalani Sidang di PN Palu

15
TERSERET SUAP - Bupati Banggai Laut (Balut) nonaktif, Wenny Bukamo saat tiba di gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta usai terkena operasi tangkap tangan oleh KPK beberapa waktu lalu. (Foto: Dok)
  • Waka PN Palu Muhammad Djamir yang Akan Pimpin Sidang Terdakwa Wenny Bukamo Cs

Palu, Metrosulawesi.id – Setelah tiga  pengusaha selaku pemberi suap, giliran terdakwa mantan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo serta dua terdakwa lagi selaku penerima suap yang menyusul untuk segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu.

Sejak, Kamis 15 April 2021, pihak Pengadilan Tipikor Palu, telah menerima berkas para terdakwa Wenny Bukamo, Recky Suhartono Godiman dan terdakwa Hengky Thiono, yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Human PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri SH, membenarkan telah dilimpahkannya berkas terdakwa kasus dugaan suap yang dijerat dengan UU Tipikor atas nama Wenny Bukamo, dan dua terdakwa lagi.

”Pelimpahan berkas perkaranya Kamis (15/4) kemarin, dilimpahkan JPU KPK Andri Sulistiawan,” ungkap Zaufi Amri, Jumat, 16 April 2021.

Lanjut Zaufi Amri, di paniter Tipikor pengadilan berkas perkara terdakwa Mantan Bupati Banggai Laut Wenny, Bukamo, terdakwa Recky Suhartono Godiman dan terdakwa Hengky Thiono, teregister dengan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal.

“Ketiga terdakwa diperiksa dalam satu berkas perkara,” sebut Zaufi lagi.

Zaufi Amri mengatakan, ketua pengadilan telah menetapkan majelis hakim untuk  menyidangkan serta memeriksa perkara tersebut. Mereka (Majelis Hakim) tersebut yakninsebagai ketua majelis hakim, Dr HBMuhammad Djamir SH MH yang juga merupakan Wakil Ketua PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, didampingi hakim anggota Darmansyah SH MH dan Bonifasius N Ariwibowo SH.

“Untuk sidang perdana pembacaan dakwaan telah dijadwalkan  pada hari Selasa 27 April 2021 dua pekan kedepan,” kata Zaufi.

Dalam perkara ini, ketiganya didakwa dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas