Home Politik

Ibrahim: LKPj Gubernur Tanpa Laporan Kinerja

13
BAHAS LKPj - Ketua Pansus DPRD soal LKPj Gubernur 2020, Alimuddin Paada (tengah) didampingi Wakil Ketua Pansus, Sonny Tandra (kiri) pada rapat bersama tim penyusun LKPj beserta OPD di DPRD Sulteng, Rabu 14 April 2021. (Foto: Zainal/ Humpro DPRD Sulteng)
  • Rapat Bersama DPRD, Utusan Gubernur Kelimpungan

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Sulawesi Tengah, Dodi Setiawan, kelimpungan menjawab pertanyaan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun 2020.

Dalam rapat Pansus bersama Organisasi Perangat Daerah (OPD), Rabu 14 April 2021, Dodi tidak mampu menjelaskan pencapaian gubernur yang dituangkan dalam draf pertanggungjawaban. Pasalnya, sajian dokumen pertanggungjawaban tidak menggambarkan pencapaian gubernur tahun 2020, bahkan terkesan gubenur tidak melakukan apa-apa sepanjang tahun 2020.

Wakil Ketua Pansus LKPj, Sonny Tandra, bahkan menyoroti tim penyusun LKPj yang tidak paham apa-apa. Sebab, beberapa sajian angka di dalam dokumen LKPj tidak bisa dijelaskan, maksudnya itu apa.

“Yang namanya tim, tentu harus paham apa yang disusun. Kalau melihat dokumen yang diberikan kepada Pansus, tim ini hanya jadi tukang jilid dari laporan OPD,” kata Sonny Tandra.

Lanjut Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu, dalam LKPj ada penanganan Tubarculosis 75. Itu tidak jelas, 75 yang dimaksud itu apa, orang, obat, atau apa.

Begitupula yang disampaikan Muhaimin Yunus Hadi, meminta penjelasan dua indikatator yang dimaksud dalam menyusun LKPj. Kabag Pemerintahan juga tidak mampu memberikan penjelasan, bahkan Dodi makin kelimpungan dalam memberikan keterangan.

Lain halnya dengan Ibrahim A Hafid, menguraikan harusnya LKPj gubernur memberikan gambaran pencapaian visi misi gubernur tahun 2020. Sayangnya dalam penilaian Ibrahim A Hafid, LKPj hanya sebatas laporan keuangan saja, tidak menggambarkan pencapaian pembangunan yang dilakukan gubernur tahun 2020.

“LKPj ini hanya laporan keuangan gubernur saja, tidak ada laporan kinerja. Harusnya LKPj itu menggambarkan kinerja gubernur sepanjang tahun 2020, tapi dalam LKPj sepertinya gubernur tidak kerja, tidak jelas visi misi apa yang sudah dicapai gubernur tahun 2020,” tegas Ibrahim A Hafid.

Sementara itu, Dodi Setiawan lebih banyak menyampaikan penyusunan LKPj sesuai Permendagri 18 tahun 2020. Menurutnya, tim penyusun LKPj hanya menerima data-data dari OPD yang kemudian dituangkan dalam LKPj tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

“Kaidah penyusunan LKPj sesuai Permendagri 18 tahun 2020. Tim LKPj dibentuk oleh gubernur dan diketuai langsung oleh gubernur, Biro Pemerintahan hanyalah koordinator. Apa yang kami sajikan itu sesuai data yang masuk dari OPD tanpa kami tambah atau kurangi,” ujarnya.

Mendapat banyak sorotan dari Pansus, Dodi mendapat pembelaan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bahran, yang menyarankan Pansus perlu mengundang Bappeda, karena terkait pencapaian kinerja gubernur menjadi gawean Bappeda.

Pembelaan juga diutarakan Biro Organisasi, dimana selama ini LKPj menjadi urusannya Biro Otonomi Daerah (Otda), namun adanya perubahan nomenklatur baru, sehingga tugas penyusunan LKPj kini berada di Biro Pemerintahan.

Karena tidak ada kejelasan dalam pembahasan LKPj, Ketua Pansus LKPj Alimuddin Paada mengambil kesimpulan agar pembahasan berikutnya Kepala Biro Pemerintahan harus hadir saat rapat bersama Pansus.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas