Home Ekonomi

Cek and Ricek Sebelum Lakukan Pinjaman Online

14
Gamal Abdul Kahar. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)
  • OJK: Pemahaman Masyarakat Soal Fintech Masih Kurang

Palu, Metrosulawesi.id – Masih banyaknya korban investasi ilegal dan produk finansial teknologi (Fintech) sebagian besar disebabkan oleh masyarakat yang hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan, namun lupa dan kurang memperhatikan potensi risiko yang mungkin dihadapi. Begitu menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Kepala OJK Sulawesi Tengah, Gama Abd Kahar, Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi sehingga dapat diakses di mana saja. Sesuai ketentuan POJK 77/POJK.01/2016, penyelenggara fintech yang sudah terdaftar dan berizin wajib memiliki kantor secara fisik.

Termasuk di Sulawesi Tengah, masyarakat bisa mengakses produk jasa keuangan yang memanfaatkan digitalisasi ini di mana saja. Tapi masyarakat perlu memperhatikan legalitas setiap produk, termasuk Fintech, agar tidak menjadi korban dari Fintech ilegal.

“Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi sehingga dapat diakses dimana saja. Permasalahannya yang sering dihadapi, bahwa masyarakat seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan namun lupa dan kurang memperhatikan potensi risiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi,” ugkap Gamal, Rabu 14 April 2021.

Resiko yang dimaksud seperti melesetnya tingkat imbal hasil yang diharapkan atau rugi, merosotnya nilai pasar dari investasi, gagal bayar, dan lain sebagainya.

“Selain itu, para pelaku cenderung sekadar meyakinkan akan keuntungan yang besar namun tidak jelas cara pengelolaannya. Untuk menarik korban, pelaku juga tak jarang menggunakan figur yang cukup dikenal masyarakat untuk menarik perhatian dan kepercayaan,” kata dia.

Tak jarang, entitas bodong tidak memiliki izin sehingga seringkali struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha dan alamat kantornya tidak jelas dan tidak dicantumkan.

Masih menurut Kepala OJK Sulteng, berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan tahun 2019, tingkat literasi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 39,63 persen, hal tersebut sudah sangat baik, namun terkait fintech (merupakan produk baru) tingkat pemahaman masyarakat masih kurang sehingga perlu dilakukan edukasi khususnya pada fintech yang legal.

Sementara berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan tahun 2019, tingkat inklusi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 84,51 persen.

“Hal tersebut sudah sangat baik, namun terkait fintech, tingkat inklusi masyarakat masih kurang sehingga perlu dilakukan edukasi khususnya pada fintech yang legal,” tandasnya.

OJK Sulteng terus berupaya untuk meminimalisir adanya fintech illegal dengan mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat melalui media, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan Fintech yang legal.

“Selain itu, OJK telah membentuk Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wadah koordinasi antar lembaga guna mengoptimalkan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.”

OJK juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjaman dengan menghindari fintech yang tidak terdaftar di OJK.

“Masyarakat harus cek dan ricek sebelum melakukan pinjaman online dengan memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang (legal) dan memastikan benefit dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan investasi (logis),” terang Gamal.

Untuk diketahui, setidaknya ada 1.200 Fintech ilegal dan 390 investasi ilegal yang telah ditutup oleh OJK sepanjang 2020 secara nasional.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas