Home Politik

Nilam Sari Lawira Sampaikan Konsep Kawasan ‘Semeja’

10
MUSRENBANG - Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Dr Nilam Sari Lawira, mengikuti Musrenbang dan RKPD tahun 2022 secara virtual yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Palu, Senin 12 April 2021. (Foto: Zainal/ Humpro DPRD Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Nilam Sari Lawira menyampaikan lima buah pokok pikiran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Tengah tahun 2022, yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Palu, Senin 12 April 2021.

Pertama, penerimaan perpajakan tahun 2020 (year on year) sebesar Rp4,005 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,5 persen atau sebesar Rp280 miliar jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yakni sebesar Rp 4,285 triliun. Sedangkan tax ratio atau rasio perpajakan di Sulawesi Tengah cukup rendah hanya 2,03 poin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 2,99 poin Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Kedua, tahun 2020, data yang diolah dan bersumber dari BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan realisasi belanja menurut fungsi mengalami penurunan dari Rp19,66 triliiun Tahun 2019 menjadi Rp19,30 triliun di Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 1,82 persen.

“Pada semua belanja menurut fungsi mengalami penurunan, hanya belanja kesehatan mengalami kenaikan dari Rp3,14 triliun menjadi Rp3,30 triliun pada periode tersebut,” kata Nilam Sari.

Ketiga, kapasitas fiskal menunjukkan analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan daerah.

Keempat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2024 perlu berusaha secara ril mengurangi baik jumlah maupun persentase penduduk miskin melalui berbagai program, kegiatan maupun sub kegiatan. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung segala upaya menurunkan angka kemiskinan melalui logical framework “Sulteng Lebih Sejahtera”.

Kelima, sebagai implementasi dari nawacita yakni membangun dari pinggiran dan implementasi tujuan ketujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni kemitraan pembangunan baik skala nasional maupun internasional, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menginisiasi Forum Kerjasama Daerah Kawasan Laut Sulawesi dengan Kabupaten Tolitoli, Buol dan daerah di Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara seperti Nunukan, Kota Tarakan, Berau, Bulungan serta daerah di Kalimatan Timur semisal Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai, Kabupaten Panajam Paser serta Kabupaten Panajam Paser Utara, Forum Kerjasama Teluk Tolo meliputi 10 daerah di Provinsi Sulteng, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Forum Kerjasama Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Barat, serta akan menciptakan Segitiga Luwu Utara-Sigi-Pasangkayu di bidang Tanaman Pangan dan Hortikulura, dan Peternakan melalui kebijakan hilirisasi dan rantai pasok, serta Kerjasama BUMD. Implementasi kerjasama inilah merupakan cita-cita Dr. Juanda dalam konsep “Kawasan Semeja”.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengharapkan, forum musrenbang dimanfaatkan secara optimal untuk sinergitas program dan kegiatan strategis antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten

“Forum ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah. Penyusunan program agar memperhatikan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan sudah harus jelas sasaran dan lokasi pelaksanaan,” ujarnya. (*)

Ayo tulis komentar cerdas