Home Sulteng

Walhi: Kontribusi Sawit di Sulteng Minim

Narasumber dalam PDLH Walhi Sulawesi Tengah saat membahas terkait kondisi perkebunan sawit di daerah, Rabu 7 April 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)

Palu, Metrosulawesi.id – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah mendorong agar pemerintah daerah lebih serius mengurus sektor perkebunan sawit. Pasalnya, kontribusi perkebunan sawit untuk pertumbuhan ekonomi daerah dinilai sangat minim, sementara cukup banyak melahirkan konflik.

Berdasarkan data Walhi Sulteng, sedikitnya ada lebih dari 722 ribu hektare luasan lahan yang dikuasai perkebunan sawit berdasarkan izin, atau sekitar 11,14 persen dari total luas wilayah daratan Sulawesi Tengah. Sayangnya, kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah justru berbanding terbalik dengan luasan wilayah yang digunakan sektor pertanian sawit tersebut.

“Kita mencatat beberapa tahun yang lalu kami rilis berdasarkan data Bank Sulteng pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian hanya 3 persen. Sementara kita lihat di lapangan, izin perusahaan sawit ini sangat luas, di Sulteng ada di 700 ribu hektare, sekarang bisa jadi satu juta hetare,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah Abd Haris Lapabira saat diwawancarai wartawan di sela kegiatan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) di Kota Palu, Rabu 7 April 2021.

Di kegiatan itu, Walhi membagi tiga lokasi pertemuan yang masing-masing membahas sejumlah persoalan yang dianggap penting. Yang pertama membahas persoalan perkebunan sawit, kedua membahas isu energi dan pertambangan, kemudian yang ketiga membahas isu terkait kebencanaan.

Terkait perkebunan sawit, Walhi menganggap penting untuk jadi perhatian karena banyak masalah yang dilahirkan oleh sektor perkebunan yang satu ini. Bukan hanya konflik agraria saja, juga terkait kontribusinya yang masih sangat minim terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Walhi berupaya juga untuk membantu pemerintah untuk bisa berfikir bahwa problem di sektor sawit ini bukan cuma melulu terkait konflik agraria tapi ada problem serius, (perusahaan sawit) yang sudah memiliki izin tapi kontribusinya sangat minim. Kita mendorong agar supaya pemerintah juga bisa fokus peningkatan kontribusi sektor sawit ini,” ujarnya.

Bukan hanya itu, di perkebunan sawit juga banyak persoalan terkait izin serta peralihan lahan, yang tidak sedikit berujung pada konflik agraria.

“Perkebunan sawit jadi sangat urgen saat ini, karena selain merusak lingkungan juga banyak melakukan peralihan kepemilikan tanah, tapi juga kita tidak melihat kontribusinya,” tandas laki-laki berambut gondong itu.

Olehnya, Walhi pun mendorong transparansi tata kelola perkebunan sawit dan penyelamatan wilayah kelola rakyat di Sulawesi Tengah.

PDLH sendiri merupakan kegiatan rutin empat tahunan Walhi dalam rangka pergantian kepengurusan Walhi di daerah.

Untuk membahas terkait masalah perkebunan sawit di Sulawesi Tengah, Walhi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayatai, Direktur Eksekutif Tuk Indonesia Edi Sutrisno, serta perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah.

“Selain memperkuat kapasitas, kami juga aktif mendampingi masyarakat di daerah yang rawan konflik dengan melakukan advokasi,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayatai.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas