Home Sulteng

Pengusaha Pariwisata Wajib Daftar ke Pemda

4
BERI SAMBUTAN - Pj Sekretaris Provinsi Sulteng, H. Mulyono, saat menyampaikan sambutannya di kegiatan sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di salah satu hotel di Palu, Rabu, 7 April 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di salah satu Hotel di Palu, Rabu, 7 April 2021.

Mewakili Gubernur, Pj Sekretaris Provinsi Sulteng, H. Mulyono mengatakan, kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan nasionalisme, mengangkat citra bangsa dan memberi kontribusi bagi perekonomian nasional maupun daerah.

“Olehnya itu pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh SDM yang handal dan usaha kepariwisataan yang terstandarisasi serta tersertifikasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, utamanya pasal 15 bahwa untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu ke pemerintah daerah,” jelas Mulyono.

Mulyono mengatakan, Sulteng berpeluang menjadi salah satu daerah destinasi utama Indenesia, karena memiliki objek wisata unggulan yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota.

“Dengan adanya kalender event dari masing-masing kabupaten/kota, diharapkan dapat mempromosikan potensi pariwisata, kebudayaan, dan investasi yang ada di Sulteng. Diharapkan juga mampu berkontribusi yang signifikan dalam meningkatkan target kunjungan wisatawan mancanegara atau domestik di Sulteng, terutama di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Tentunya kata Mulyono, untuk mendukung target tersebut pengelolaan kepariwisataan perlu didukung dengan standar pelayanan yang baik dan produk pariwisata yang berkualitas.

“Untuk itu dalam rangka pelaksanaan Soialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata telah diterbitkan Peraturan Menpar RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor pariwisata. Hal ini sebagai upaya kita dalam meningkatkan serifikasi usaha di bidang pariwisata yang tidak terlepas dari peran pemerintah,” ungkapnya.

Mulyono mengatakan, sertifikasi yang dimiliki pengusaha pariwisata harus dipastikan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga ada perlindungan hukum bagi perusahaan serta jaminan kualitas layanan pada produk bagi konsumen.

“Saya berharap kegiatan ini tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Selain itu kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai agar ilmu yang diperoleh dapat segera diaplikasikan,” katanya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas