Home Politik

Komisi II: Bantuan Keuangan Provinsi Harus Merata

6
Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menyampaikan Pokok Pikiran (Pokir) Komisi II saat mengikuti Forum Perangkat Daerah (FPD) 2021 di Bappeda Sulteng, Senin 5 April 2021. (Foto: Humpro DPRD Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Jelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Sulawesi Tengah 12 April 2021, Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, memberikan sejumlah poin penting untuk dimasukkan dalam penyusunan anggaran tahun 2022.

Sejumlah poin berupa pokok pikiran seluruh anggota komisi II tersebut, disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) tahun 2021 yang dilaksanakan di kantor Bappeda Sulawesi Tengah, Senin 5 April 2021. Pokok pikiran tersebut sebagai arahan sekaligus masukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun dokumen awal draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022.

Dalam pokok pikirannya, Komisi II DPRD Sulawesi Tengah yang membidangi ekonomi dan keuangan menyampaikan, bidang Keuangan agar memperhatikan perlunya peningkatan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Perlunya dorongan dan stimulus untuk kabupaten/kota guna peningkatan PAD dengan cara peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan pemanfaatan sarana pariwisata,” ujar Yus Mangun.

Disektor perkebunan dan peternakan, perlunya pembangunan jalan kantong produski di beberapa daerah, sehingga memudahkan akses dan produktifitas petani. Adanya bantuan ternak berupa kerbau, sapi unggul, sapi bali unggul, kambing dan itik.

“Sektor peternakan juga perlu menumbuhkan sentra-sentra baru penyedia daging secara merata, seperti pengembangan sentra sapi dan hewan lainnya. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan daging di Sulawesi Tengah,” kata politisi Golkar itu.

Sementara untuk sektor kelautan dan perikanan, pemerintah harus hadir untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM perikanan dengan membantu penyediaan sarana penangkapan, dermaga tambatan, Teknologi Tepat Guna (TTG), serta BBM yang murah sehingga peran UMKM Perikanan akan menguat sejalan dengan perhatian dan fasilitasi pemerintah. Karena perhatian dan fasilitasi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan dan intensifikasi usaha pelaku UMKM tersebut. Sehingga diharapkan dapat memicu peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Begitupula sektor pertanian, pemerintah harus memberi perhatian kepada pelaku usaha tani dengan memberi segala hal yang dibutuhkan agar para petani tersebut dapat semakin produktif didalam menggarap lahannya.

Dalam menyikapi kebutuhan pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang semakin besar pada tahun–tahun mendatang, komoditas primer dan unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah harus ditingkatkan.

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah agar meningkatkan produktivitas pangan melalui pengadaan hidroponik pangan, pengadaan bibit komoditas pangan unggulan seperti pengadaan bibit durian, mangga, kopi, alpukat, bantuan alat mesin pertanian untuk kelompok tani, peningkatan SDM Petani menjadi petani professional dan revitalisasi pertanian dan menjadikan pertanian sebagai lokomotif pembangunan menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.

“Produksi pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki ketahanan pangan yang baik sehingga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian dan serta kesejahteraan masyarakat,” kata Yus Mangun.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas