Home Donggala

BKPR Disebut Keluarkan Rekomendasi Tambang di Zona Hijau

16
Muzakir Ladoali. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Donggala, Muzakir Ladoali akhirnya angkat bicara terkait polemik rekomendasi tambang di zona hijau atau tepatnya di Dusun Pangga Kelurahan Babonga Besar.

Saat ditemui di kantornya Rabu 24 Maret 2021, Muzakir Ladoali yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Donggala menjelaskan, pada saat menjabat di DLH dia berstatus pelaksana tugas alias Plt. Tetapi ia tak menutup diri pada persoalan proses keluarnya rekomendasi tambang.

Menurutnya, menyangkut izin lingkungan dan rekomendasi tidak akan mungkin dikeluarkannya tanpa melalui BKPR (Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Donggala) yang pada saat itu diketuai mantan Sekda Aidil Nur.

“DLH tidak keluarkan izin lingkungan dan rekomendasi, jika belum ada rekomendasi dari BKPR (Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Donggala). Yang ketuanya Pak Aidil Nur, mantan Sekda,” katanya.

“BKPR itu beranggotakan pejabat terkait, tugas mereka adalah untuk melakukan peninjauan dan kajian terhadap permohonan izin perusahaan tambang, dasar kami DLH keluarkan rekomendasi adalah surat yang diberikan oleh BKPR,” sebutnya.

Ditambahkannya, BKPR adalah tim yang bertugas menentukan kelayakan apakah permohonan izin perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Dia menyarankan dilakukan pertemuan kembali antara tim teknis BKPR untuk mencari titik terang polemik ini. 

“Harus ada pertemuan kembali ini, mencari solusi di persolan ini,” saran Muzakir Ladoali.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas