Home Donggala

Aktivis Desak Usut “Pemain” Tambang di Zona Hijau

18
Heri Soumena. (Foto: Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.id – Dua lembaga kemasyarakatan menolak dengan tegas adanya aktivitas pertambangan di Dusun pangga Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa.

Aktivis AMAN, Heri Soumena menyoroti persoalan rekomendasi tambang yang dikeluarkan pemerintah kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.

Sebab menurutnya Dinas ESDM Sulteng tidak akan mungkin mengeluarakan izin operasional pertambangan di wilayah Kelurahan Kabonga Besar tanpa ada rekomendasi dari pemerintah kabupaten.

“Sudah sangat jelas di Perda 1 tahun 2012 Kelurahan Kabonga Besar itu kawasan hijau tak boleh ada aktivitas tambang, kuat dugaan ada permainan oknum pejabat di Donggala, kami mendesak APH (aparat penegak hukum) memeriksa pihak terkait yang memuluskan rekomendasi tambang di Dusun Pangga Kelurahan Kabonga Besar,” pungkasnya.

Yurianto. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Kelompok Tani (KT) Gonenggati yang bermarkas di Kelurahan Kabonga Besar melalui juru bicaranya Yurianto menjelaskan, Kelurahan Kabonga Besar adalah kawasan hijau yang harus dilindungi.

“Wilayah hijau harus dilindungi,  karena wilayah Kabonga Besar sebagai pemasok mata air, karena hutannya terawat dengan bagus, kalau tambang masuk jelas akan merusak lingkungan air, masyarakat Kabonga Besar akan kesulitan air karena tambang merusak hutan sebagai penyangga mata air,” katanya kepada Metrosulawesi, Selasa 23 Maret 2021.

Dijelaskannya, sebagai warga Kelurahan Kabonga Besar dan pemerhati lingkungan menolak adanya tambang di Kelurahan Kabonga Besar. Jika aktivitas tambang di Kelurahan Kabonga Besar dikaitkan bisa mengurangi pengangguran kesannya kurang bagus, justru sebaliknya akan mencipatakan pengangguran baru, apalagi mayoritas masyarakat Kabonga Besar adalah nelayan, dampak tambang berimbas ke laut, nelayan akan susah.

Selain itu katanya, potensi bencana ke depan pasti akan terjadi, longsor, banjir bandang.

“Karena di Kabonga Besar juga ada sungai, apabila tambang melewati daerah sungai itu pasti akan terjadi hal tak diinginkan, sebagai Kelompok Tani Gonggati Jaya dan kelompok pengurangan risiko bencana menolak dengan tegas tambang di Kabonga Besar,” tekannya.

Masyarakat Disebut Setuju Tambang

Rachmady Ibrahim. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

MANTAN lurah Kabonga Besar, Rachmady Ibrahim mengungkap awal lahirnya rekomendasi tambang di Dusun Pangga Kelurahan Kabonga Besar.

Saat dicegat wartawan di ruang Kasiromu, Selasa23 Maret 2021, Rahmadi yang kini menjabat camat Banawa Tengah berang dikatakan sebagai penyebab keluarnya izin tambang di kelurahan yang pernah dipimpinnya.

“Oh tambang yang di Dusun Pangga RW I itu wajar saja, administrasi bagus,” katanya.

“Semenjak saya jadi lurah Kabonga Besar ada persetujuan masyarakat tidak keberatan ada tambang,” sebutnya.

Ketika disinggung Perda I tahun 2012, dia mulai meninggikan tensi vokalnya. Dia tegaskan jika memang Dusun Pangga Kelurahan Kabonga Besar tidak dibenarkan adanya aktivitas tambang kenapa rekomendasi diterbitkan?

“Kami di kelurahan istilahnya rekomendasi sosialisasi, yang menerbitkan bapak sudah tahu, ibarat kita makan kami belanjakan, baru kami masak, kalau memang tidak sesuai di perut muntahkan, saya rasa sudah tahu, tidak apa nama saya dibawa-bawa, saya akan gugat jika nama saya dijelek-jelakan, itu menyangkut harga diri saya,” bebernya.

Ketika dikejar pejabat yang dimaksud ‘bermain” rekomendasi sampai memunculkan kalimat perumpamaan jika tidak sesaui di perut muntahkan, mantan Sekcam Banawa ini tidak mau menyebutnya.

“Tidak usahlah, sekarang begini dasar rekomendasi saya kuat, jangan curiga, no coment, saya ada kegiatan di Banawa Tengah,” tuturnya tergesa-gesa sambil meninggalkan wartawan.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas