Home Hukum & Kriminal

Diduga Hilangkan Agunan 8 SK PNS, BRI Unit Manonda Dilapor ke Polda

19
Muhammad Sjafari. (Foto: Istimewa)

Palu,  Metrosulawesi.id Keberadaan delapan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil milik Mariam, warga Jalan Puring, Perumnas Balaroa, Palu Barat,  yang diagunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Manonda Palu, Sulawesi Tengah, hingga kini belum diketemukan.

Tidak ada kejalasan soal kebedaraan delapan SK tersebut, BRI Unit Manonda akhirnya dilaporkan nasabahnya, Mariam  pada  25 Februari 2021. Didampingi kuasa hukukmnya, Mariam melaporkan pihak BRI Unit Manonda  atas dugaan tindak pidana perbankan melakukan penghilangan agunan berupa delapn  SK terdiri dari SK CPNS 2A, SK PNS 2A,SK 2B, SK 2C, SK 2D,  SK 3A, SK 3B, SK 3C, Karpeg, dan Taspen.

Muhammad Sjafari, selaku kuasa hukum Mariam, mengatakan, SK tersebut diduga hilang sejak 2013.

“Pada 2013 itu Ibu Mariam sudah melunasi kreditnya di BRI Unit Manonda dan ingin mengambil 8 SK PNS yang  diagunkannya. Cuma pada waktu itu  pihak BRI Unit Manonda malahan menawarkan Ibu Mariam sambung kredit lagi, tapi klien saya Ibu Mariam menolak, karena tidak butuh uang pada waktu itu,” kata Sjafari di Palu, Rabu,  24 Maret 2021.

“Ibu Mariam sering menanyakan agunannya ke BRI Unit Manonda, terakhir pada 2018, dan hingga saat ini agunan tersebut tidak pernah diserahkan ke klien saya. Saya selaku kuasa hukum Ibu Mariam menduga keras bahwa agunan tersebut, telah sengaja dihilangkan,  maka pada 25 Februari 2021 kami melaporkan BRI Unit Manonda secara institusi ke Polda Sulawesi Tengah,” ungkapnya lagi.

Sjafari mengungkapkan beberapa BAP telah dilakukan oleh Polda Sulteng,  baik terhadap pihak BRI Cabang Palu maupun BRI Unit Manonda.

“Orang dari BRI Cabang Palu dan BRI Unit  Manonda sudah di BAP  di Polda seminggu yang lalu. Selasa kemarin juga ada pemeriksaan terhadap pejabat BRI Unit Manonda periode 2013-2014. Saya duga pada saat Ibu Mariam tidak lagi menanyakan agunannya ke BRI Unit Manonda sejak 2013 hingga 2018, berarti ada jeda lima tahun disini, diduga kuat  pada jeda tersebut terjadi penyalahgunaan 8 SK PNS milik klien saya itu  oleh BRI Unit Manonda,” ungkap Sjafari.  

Namun, kata Sjafari, pada 2019  Ibu Mariam datang lagi ke BRI Unit Manonda untuk menyambung kreditnya menggunakan agunan tersebut. 

“Karena memang sudah ada penawaran sebelumnya,  dan memang klien saya butuh dana saat itu. Pihak BRI Unit Manonda menjawab bahwa akan di cek dulu berkas Ibu Mariam. Seminggu kemudian Ibu  Mariam balik lagi ke BRI Unit Manonda  untuk mengecek berkasnya, apakah sudah ada atau belum. BRI Unit Manonda minta waktu lagi, beberapa kali seperti ini,” ungkapnya.

“Tapi kemudian lucunya, dengan bujuk rayu, pihak  BRI Unit Manonda menawarkan untuk memberikan  kredit dengan menggunakan agunan lainnya  yaitu sertifikat tanah milik Ibu Mariam. Karena Ibu Mariam butuh uang, akhirnya Ibu Mariam menyerahkan lagi sertifikat tanahnya pada 2020 untuk diagunkan, saat pihak BRI Unit Manonda masih mencari-cari agunan Ibu Mariam  sebelumnya berupa 8 SK PNS  itu,” ungkapnya lagi.  

Yang jelas, kata Sjafari, hingga saat ini pemeriksaan pihak-pihak terkait masalah ini masih terus dilakukan Polda Sulteng.

“Saya sangat menyayangkan Bank sekelas BRI yang sangat terpercaya, dikenal masyarakat luas, namun ternyata manajemennya kacau balau. Akibat hal ini, klien saya merasa sangat dirugikan baik  secara materiil maupun immateril,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan,  pihak BRI Unit Manonda enggan memberikan keterangan. (*)

Reporter: M. Yusuf

Ayo tulis komentar cerdas