Home Sulteng

Di Akhir Masa Jabatan Gubernur Ingin WTP Ke-8

10
BERHARAP WTP - Gubernur H Longki Djanggola (kanan) menyerahkan LKPD Pemprov Sulteng kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Slamet Riyadi, di Auditorium BPK Sulteng, kemarin (22/3). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulteng menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, kemarin (22/3). Penyerahan LPKD berlangsung di Auditorium BPK Sulteng dihadiri Gubernur H Longki Djanggola, Kepala Perwakilan BPK, Slamet Riyadi serta para pejabat Pemprov Sulteng. 

Gubernur berharap hasil audit LKPD Pemprov Sulteng tahun anggaran 2020 mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Sulteng.

”Semoga hasil audit LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mendapat penilaian yang baik dan kembali mendapat WTP yang ke 8 secara berturut turut dan menjadi buah manis di akhir kepemimpinan saya sebagai gubernur Sulawesi Tengah,” kata Gubernur. 

Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah Slamet Riyadi mengatakan, LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). BPK mengaudit APBD itu dalam rangka pemberian pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan empat aspek, yakni pertama, kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan prinsip-prinsip akuntansi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure). Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, efektivitas sistem pengendalian Interen (SPI).

Slamet Riyadi berharap LKPD yang diserahkan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan tersebut.

‘’Sebab pemberian opini merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi,’’ katanya.

Sementara LKPD yang diserahkan Pemprov Sulteng terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL),  Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) dan sudah dilengkapi hasil Riview oleh Inspektorat Propinsi Sulteng sesuai dengan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal. (ril/*)

Ayo tulis komentar cerdas