Home Morowali Utara

Ternyata Ribuan Karyawan di PT ANA Tak Memilih

25
SIDANG PHP MORUT - Kuasa Hukum Pemohon membacakan berkas alat bukti di depan Panel Hakim dalam sidang PHP Bupati Morowali Utara pada Kamis 25 Februari 2021 lalu. (Foto: Humas/ Teguh)
  • KPU Sedang Persiapkan PSU di Morut

Palu, Metrosulawesi.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali Utara melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS dan pemungutan suara di kawasan PT Agro Nusa Abadi (ANA).

Begitu putusan MK pada sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Morowali Utara di MK pada Jumat 19 Maret 2021.

Anggota KPU Sulawesi Tengah Samsul Y Gafur mengatakan, menindaklanjuti putusan MK, penyelenggara sedang persiapan. Pihaknya juga segera berkoordinasi dengan lembaga terkait di antaranya kepolisian, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, kata dia akan disusun jadwal dan tahapan PSU di dua TPS yakni TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato. Dua TPS tersebut yang akan PSU sebagaimana perintah MK. Begitu juga pemungutan suara di kawasan PT ANA.

“Susun tahapan dan jadwal PSU dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti perekrutan penyelenggara adhoc, KPPS, PPS, dan PPK, logistik dan distribusinya ke TPS,” ujar Samsul Y Gafur dihubungi Ahad 21 Maret 2021.

Saat dihubungi, Samsul yang Divisi Teknis KPU Sulteng mengaku sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan komisioner KPU RI mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan putusan MK.

Samsul mengungkapkan, secara teknis PSU di dua TPS dan pemungutan suara di kawasan PT ANA masih akan dibahas lebih lanjut secara internal. Sebab, perlu kerja-kerja yang cermat dan teliti. Soal jumlah pemilih yang akan menggunakan hak suara pada PSU di 2 TPS akan mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT).

Sedangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak suara pada pemungutan suara di kawasan PT ANA masih akan diperiksa kembali. KPU memiliki data yang menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pemilih pada pemungutan suara di kawawan PT ANA.

“Kami akan cek daftar hadir yang sudah dan belum menggunakan hak memilih pada 9 Desember 2020,” katanya.

Diketahui, putusan MK pemungutan suara di kawasan PT ANA nantinya dikhususkan bagi karyawan perusahaan tersebut yang memenuhi syarat memilih, tapi belum melaksanakan hak pilihnya pada pemilihan 9 Desember 2020 lalu. Adapun karyawan yang telah menggunakan hak pilihnya, tidak lagi diberi kesempatan untuk memilih nanti.

Pemungutan Suara di PT ANA

Pada sidang pembacaan putusan di MK, pemohon mengungkapkan ribuan karyawan PT ANA tidak dapat menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak 2020. Pemohon menyebut terdapat 41.130 karyawan pemilik hak pilih yang bekerja di PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Pemohon (pasangan nomor urut 2 Holiliana dan Abudin Halilu) juga mendalilkan ada upaya menghalang-halangi pekerja PT ANA untuk memilih.

Pekerja di PT ANA menyatakan bahwa Humas PT ANA menyampaikan para pekerja di pabrik tidak diberikan kesempatan melaksanakan hak pilihnya dengan tidak diliburkannnya kegiatan pabrik pada tanggal 9 Desember 2020. Selain itu, karyawan yang melaksanakan hak pilihnya setelah memilih diwajibkan untuk melakukan swab test dengan biaya pribadi. Syarat tersebut dianggap memberatkan karyawan sehingga menyebabkan banyak karyawan yang terdaftar dalam DPT tidak memenuhi hak pilihnya.
Terhadap dalil pemohon tersebut, KPU Morut menyatakan bahwa pada 5 Desember 2020, Kapolres Morowali Utara melakukan pertemuan dengan pimpinan dengan pimpinan dan humas perusahaan, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan Kepala Dinas Kesehatan Morowali Utara.

PT ANA juga telah memberikan tanggapan melalui surat. Isinya bahwa Grup PT ANA mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilihan, perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyalurkan hak pilihnya. Perusahaan juga membantah isu yang menyatakan perusahaan menghalang-halangi karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan pemotongan cuti, isolasi dan pembebanan biaya penerapan protokol kesehatan.

Tapi, Mahkamah berpendapat, walaupun terdapat bukti berupa surat dari PT Agro Nusa Abadi (ANA) kepada KPU Morut yang ditembuskan kepada Bawaslu Morut serta Polres Morut, namun keterangan saksi pemohon atas nama Sabrin terdapat kebijakan perusahaan yang tidak tertulis yang disampaikan oleh perwakilan perusahaan pada forum komunikasi antara PT ANA dan serikat pekerja PT ANA yang menyatakan bahwa karyawan tidak dilarang melaksanakan hak pilihnya.

“Namun saat kembali dari memilih, akan dilakukan swab test dan biaya swab tes diambil dari dana pengobatan tahunan karyawan sebesar Rp300.000 dan jika positif terpapar Covid-19, maka biaya untuk isolasi ditanggung oleh yang bersangkutan,” ucap Hakim Konstitusi.

Saksi pemohon lainnya yakni Nuriati juga menyampaikan hal yang pada pokoknya sama dengan saksi Sabrin terkait ketentuan swab test.

“Mahkamah berpendapat, kebijakan tidak tertulis tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi psikologis para pemilih dan berpengaruh pada banyaknya karyawan PT ANA yang memiliki hak pilih tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Morowali Utara tahun 2020,” ucap Hakim Konstitusi.

Karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum melaksanakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember 2020 silam.

“Karyawan PT ANA yang telah menggunakan hak pilihnya tidak lagi menggunakan hak pilihnya,” ucap Hakim Konstitusi.

Berbeda kasusnya di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato, sehingga harus dilakukan PSU. Dalam persidangan, terungkap bahwa termohon (KPU Morowali Utara) tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Morowali Utara yakni melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 TPS, satu di antaranaya TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur.

Terungkap bahwa di TPS 01 Desa Peboa terdapat satu pemilih menerima 2 surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Bawaslu Morut telah memberikan rekomendasi PSU untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati di TPS 01 Desa Peboa.

Sedangkan masalah di TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato terungkap saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Saat itu, didapati daftar hadir di TPS 01 Desa Menyo’e tidak diisi. Karena itu, Mahkamah memerintahkan PSU di TPS 01 Desa Menyo’e.

Penyelenggara diberi tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan diucapkan untuk melaksanakan PSU dan pemungutan suara di kawasan PT ANA.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas