Home Parigi Moutong

Kontraktor Sebut PU Parimo Kurang Paham Aturan

22
WAWANCARA - Kuasa Direktur CV. Putra Tunggal Mandiri (PTM), Wahid saat menjelaskan terkait permasalahan lelang proyek di Dinas PU Kabupaten Parigi Moutong, baru-baru ini. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)

Parimo, Metrosulawesi.id – CV. Putra Tunggal Mandiri (PTM) menilai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong kurang memahami aturan terkait dengan lelang proyek.

“Prosesnya setiap kali ditanya, jawaban pihak Dinas PU Parigi Moutong harus sesuai aturan dan ikuti dokumen. Kami hanya meminta penjelasan saja mengenai dokumen yang mana tidak jelas dari kami,” ujar Kuasa Direktur CV PTM, Wahid kepada Metrosulawesi di Palu belum lama ini.

Sebelumnya, diungkapkan bahwa CV. Putra Tunggal Mandiri (PTM) selaku kontraktor yang mengikuti lelang proyek pembangunan sistem pengangkapan air (broncaptering) dengan anggaran sebesar Rp1,3 miliar yang ada di Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.

“Mereka seharusnya bisa menjelaskan masalah dokumen yang tidak sesuai itu. Contohnya, dokumen pengalaman personel. Kalau dulu untuk usaha kecil pakai persyaratan pengalaman empat tahun, tapi sekarang karena sudah ada surat edaran dari Peraturan Menteri PU Nomor 22 terkait pengalaman itu tidak ada lagi,” ungkapnya.

Pihaknya dalam hal ini telah melayangkan sanggahan atas putusan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja dengan menyatakan bahwa perusahaan CV PTM terkait daftar pengalaman personel tidak sesuai aplikasi SIKI LPJK. Namun, ketika sanggahan telah dilengkapi dan terkirim tetapi jawaban yang diterima dianggap masih normatif.

“Kami hanya terima jawaban Dinas PU Parigi Moutong yang normatif terkait aplikasi SIKI yang bisa dijadikan pembanding. Sementara dalam dokumen pemilihan tidak mencantumkan tata cara evaluasi dari aplikasi itu. Kemudian, mereka persoalkan juga mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja (K3),” tuturnya.

Menurutnya, kalah ataupun menang dalam berkompetisi itu sudah biasa terjadi. Tetapi, CV Putra Tunggal Mandiri hanya meminta kepada Dinas PU Parigi Moutong jika mengevaluasi, menjatuhkan, dan mengugurkan penyedia lain agar mencarikan dasar hukum yang dapat dipastikan diterima oleh kontraktor.

“Jangan hanya berdasarkan dokumen saja, kami juga baru pertama kali dapat hal seperti ini. Artinya untuk pembelajaran kami ke depan biar lebih transparan. Proyek air bersih ini diajukan masuk tahun anggaran 2021 dengan total nominalnya senilai Rp1,3 miliar,” sebutnya.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi ini juga mengaku telah beberapa kali mengikuti lelang proyek dengan Kementrian Perhubungan. Diantaranya, pembangunan bandara yang ada di daerah Kabupaten Tojo Una-una, Poso, hingga Kabupaten Morowali. Dirinya pun sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan Dinas PU Parigi Moutong.

“Selama kami ikut lelang proyek di seluruh Kementerian baru di Kabupaten Parigi Moutong pertama yang terjadi hal seperti ini. Masa aplikasi SIKI dijadikan dasar dan sebagai pembanding untuk menggugurkan penyedia lain, bahkan proyek yang dimenangkan perusahaan lain ini kalau berdasarkan aplikasi SIKI diduga tidak terdaftar pengalaman di LPJK,” ujar Wahid.

Reporter: Fikri Alihana – Djunaedi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas