Home Palu

Dibantu Rp325 M, Pembangunan Jembatan IV Terkendala Lahan

20
Rencana pembangunan kembali Jembatan Palu IV yang sempat tertunda karena beberapa alasan, akhirnya dilanjutkan kembali. (Foto: Istimewa)
  • Pemkot Palu Diburu Deadline Bebaskan 98 Bidang Lahan

Palu, Metrosulawesi.id – Upaya Pemerintah Kota Palu untuk pembebasan lahan bakal Jembatan Palu IV masih menemui kendala. Padahal, tenggat waktu (deadline) lelang proyek harus dilakukan pada Juni 2021. Pemerintah Kota Palu pun diharuskan menyelesaikan proses pembebasan lahan pada Maret 2021 ini.

Setidaknya ada 98 bidang tanah milik warga yang harus dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palu untuk lokasi pembangunan ulang Jembatan Palu IV. Dalam prosesnya, pemerintah menemui kendala. Warga pemilik lahan memiliki tuntutan yang berbeda-beda.

“Seharusnya sudah dilelang sejak 2020, tetapi karena persoalan lahan. Kemarin pak wali kota sudah memfasilitiasi lakukan pertemuan di (Kelurahan) Lere. Tetapi memang ada skema untuk bagaimna keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat (bisa terpenuhi),” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu Iskandar Arsyad saat dihubungi wartawan Metrosulawesi.

Menurut dia, Pemerintah Kota Palu akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan ulang Jembatan Palu IV. Olehnya, pemerintah juga akan menyediakan tambatan perahu bagi masyarakat nelayan di seputaran Jembatan Palu IV nantinya.

Namun begitu, proses upaya negosiasi pembebasan lahan sampai saat ini masih menemui sejumlah kendala. Pemerintah Kota Palu pun menugaskan Camat dan Lurah setempat untuk melakukan upaya pendekatan persuasif terhadap beberapa warga pemilik lahan.

“Sebagian besar apa yang ditawarkan Wali Kota (sudah disetujui warga), tapi ada satu dua (pemilik lahan) memang yang masih perlu dilakukan pembicaraan,” ujar Iskandar Arsyad.

Kata dia, dari 98 bidang lahan warga yang perlu pembebasan untuk keperluan pembangunan ulang Jembatan Palu IV, sebenarnya hanya 49 bidang lahan yang tepat mengenai oprit jembatan.

“Tapi yang tidak kena itu tetap harus dikembalikan fungsinya seperti yang dulu, ditata dengan baik. Tapi berbasis mitigasi bencana,” jelasnya. Sehingga keseluruhan lahan yang harus dibebaskan sebanyak 98 bidang tanah.

Kata dia, pemerintah Kota Palu harus menyelesaikan proses pembebasan lahan pada bulan ini. Jika tidak, proses lelang atau tender yang ditarget pada Juni 2021 mendatang tidak bisa dilakukan.

“Untuk di PU sendiri, karena dari Kementerian PUPR, sekarang ini paling lambat itu deadline-nya di Juni 2021 untuk lelangnya dari Balai Jalan,” ungkap dia.

“Karena ini bantuan Jepang, sehingga dikasih batas mungkin begitu bunyi loan agreement (perjanjian), sehingga pemerintah dikasih batas deadline seperti itu,” jelasnya.

Namun begitu, Iskandar tidak tahu pasti seperti apa model perjanjian terkait rencana pembangunan ulang Jembatan Palu IV yang mendapat bantuan sekitar Rp325 miliar dari Negara Jepang lewat Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) itu. Dia tidak tahu pasti apakah pemerintah setempat diberi batas waktu untuk segera menggunakan anggaran pembangunan jembatan tersebut.

“Pemerintah kota hanya punya tanggung jawab penyelesaian lahan, itu saja, karena ini (pembangunan ulang jembatan Palu IV) gawainya Balai Jalanan kan,” tandasnya.

Sementara itu, untuk mengetahui apakah pemerintah setempat diberi batas waktu untuk segera membangun ulang Jembatan Palu IV, wartawan Metrosulawesi berupaya menghubungi Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Sulawesi Tengah Syukri. Tapi belum ada jawaban.

Untuk diketahui, Jembatan Palu IV atau sebelumnya juga dikenal dengan sebutan Jembatan Kuning atau Jembatan Ponulele roboh akibat bencana alam 28 September 2018 lalu.

Atas bantuan Pemerintah Jepang, Jembatan Palu IV akan kembali dibangun tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Lokasinya hanya bergeser sekitar 80 meter ke arah selatan dari lokasi sebelumnya.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas