Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. (ANTARA FOTO/ Hafidz Mubarak A)
  • PHP Bupati Touna, Gugatan Rendy-Hasan Ditolak

Palu, Metrosulawesi.id – Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Morowali Utara, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Tojo Unauna (Touna), Jumat 19 Maret 2021. PHP Bupati dan Wakil Bupati Morut terdaftar sebagai perkara bernomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh pasangan nomor urut 2 Holiliana dan Abudin Halilu.

Ada sembilan poin tertuang dalam amar putusan MK. Di antaranya MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS dan pemungutan suara di kawasan PT Agro Nusa Abadi (ANA), khusus bagi karyawan perusahaan tersebut yang memenuhi syarat untuk memilih, tapi belum melaksanakan hak pilihnya pada pemilihan 9 Desember 2020 silam.

Anwar Usman, Hakim Konstitusi selaku ketua merangkap anggota yang membacakan amar putusan. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kedua, membatalkan Keputusan KPU Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato.

Ketiga, MK memerintahkan kepada termohon (KPU Morut) untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Empat, memerintahkan kepada termohon (KPU Morut) untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

Lima, memerintahkan kepada Termohon (KPU Morut) untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato, serta serta hasil pemungutan suara di kawasan PT Agro Nusa Abadi (ANA).

Selanjutnya, KPU dan KPU Sulteng diperintahkan supervisi dan koordinasi terkait pemungutan suara ulang dan pemungutan suara tersebut. Sedangkan Bawaslu diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan Kepolisian melakukan pengamanan.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Anwar Usman, Hakim Konstitusi selaku ketua merangkap anggota.

PHP Touna

Sementara itu, khusus untuk PHP Bupati dan Wakil Bupati Touna bernomor 28/PHP.BUP-XIX/2021, yang Rendy M Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata melalui kuasa hukumnya Agus Salim SH dkk, MK menolak seluruh permohonan pemohon.

“Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar Usman, Hakim Konstitusi selaku ketua merangkap anggota persidangan.

Sebelumnya, pasangan Rendy-Hasan merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Tojo Unauna tahun 2020 yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Mohammad Lahay-Ilham, dengan perolehan suara terbanyak.

Karena itu, paslon nomor urut 2 memohon pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Namun, Mahkamah dalam konklusi di antaranya bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Tojo Unauna dibacakan oleh hakim konstitusi secara bergantian dan disiarkan melalui akun Youtube resmi MK.

Pascaputusan MK tersebut, KPU Tojo Unauna segera menetapkan Mohammad Lahay dan Ilham, sebagai bupati dan wakil bupati terpilh pada Pilkada Tojo Unauna 2020.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tojo Unauna Dirwansyah Putra mengatakan, sebelum penetapan pasangan terpilih, terlebih dahulu menunggu salinan putusan.

“Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk jadwal pleno penetapan pasangan bupati dan wakil bupati Tojo Unauna terpilih,” kata Dirwansyah.

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilaksanakan paling lama lima hari setelah putusan MK diterima. Hal itu, diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas