Home Hukum & Kriminal

Pemodal Tambang Buranga Masuk DPO

20
BARANG BUKTI - Alat berat berupa ekskavator yang disita Polres Parigi Moutong dari aktivitas PETI di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)
  • Polisi sudah Tetapkan Lima Tersangka

Palu, Metrosulawesi.id – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, dengan rincian dua dilakukan penahanan dan tiga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait penyidikan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

“Penyidik Polres Parigi Moutong telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana pertambangan ilegal di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong,” ucap Kabid Humas, Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto SiK, dalam keterangan resminya, Kamis 3 Maret 2021.

Didik mengatakan kegiatan pertambangan ilegal yang sempat menelan enam korban meninggal dunia karena tertimbun longsoran itu terjadi pada tanggal 24 Februari 2021, korban rata-rata adalah penambang emas yang melakukan penambangan dengan cara mendulang.

“Di lokasi tambang emas ilegal di Buranga juga telah ditemukan empat unit alat berat jenis ekskavator dan diketahui ada keterkaitan dengan aktivitas pertambangan yang mereka lakukan,” jelas Didik.

Mantan Wadirreskrimum Polda Sulteng itu juga menerangkan, dua orang yang ditetapkan tersangka berinisial JMN warga Sengkang, Sulsel dan MDL warga Sausu, Kabupaten Parimo, keduanya operator ekskavator, sementara tiga tersangka yang masih dalam pencarian adalah berinisial BBT yang merupakan pemodal, warga Bombana, Sulawesi Tenggara, KHR dan DE operator ekskavator warga asal Sulsel.

Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni empat unit ekskavator, satu unit mesin dompeng dan selang air.

“Terhadap tersangka, penyidik menjerat sebagaimana pasal 158 dan 161 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba dan pasal 98 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dengan ancana pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar,” tutupnya. (edy/*)

Ayo tulis komentar cerdas