Home Donggala

Pansus Turun ke Desa Cari Fakta TTG

18
RAPAT - Pansus I DPRD Donggala saat melakukan rapat, Rabu 17 Maret 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosualwesi.id – Setelah diamanahkan dalam sidang paripurna Selasa lalu, Pansus I DPRD Donggala yang membahas polemik TTG (teknologi tepat guna) mulai tancap gas dan mematangkan persiapan.

Ketua Pansus I Moh Taufik Rabu 17 Maret 2021 di ruang sidang II memimpin anggotanya membahasa metode kerja Pansus I.

“TTG (teknologi tepat guna) itu perintah Kemendes dengan landasan PP 47 tahun 2015, tapi kan di Kemendes ada hal yang menyangkut skala perioritas, tahun 2020 kemarin kan kita fokus covid 19,  hal ini dulu yang penting untuk kita diskusikan, sebelum masuk ke teknis,” kata Ketua Pansus I, Moh Taufik.

Wakil Ketua Pansus I Abd Rasyid menjelaskan pansus I bukan lembaga auditor atau lembaga penegak hukum, pansus hadir untuk membuka fakta TTG (teknologi tepat guna).

Apalagi saat ini TTG sudah menjadi opini mengelinding kesana kemari, sehingga pansus hadir untuk mengahdirkan fakta, pansus I adalah mitra strategis pemerintah daerah. Tentunya sebagai mitra, melalui pansus akan mencari poin penting terkait masalah yang berkembang TTG dan website.

“Poin pentignya adalah apakah TTG dan website sudah sesuai perundangan-undangan? dimana itu ya tentu di APBD Desa, tidak mungkin TTG lahir tanpa dokumen APBD Desa, benar atau tidaknya dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, kemudian dicocokan azas kemanfaatannya, kalau masyarakat anggap penting TTG tentu kita tidak bisa memaksa opini yang berkembang, itulah keberadaan kita di pansus, sejauh mana polemik ini ditempatkan, fakta atau hoax,” jelasnya.

Olehnya politisi PKS ini menambahkan dengan durasi waktu lima hari kerja, dengan cakupan 158 desa ini adalah pekerjaan sangat tidak mudah.

“Metode kerja kita bagi dua wilayah, Pantai Barat pimpinannya Moh Taufik bersama anggota dan tiga Banawa saya saja bersama anggota lain. Perwilayah  hanya kita ambil sampel desa saja, karena kita bukan tim audit yang harus turun ke 158 desa, turun ke desa kita harus punya bekal, diskusi di bawah bukan penyidik, kita bagian dari pemerintah mencari akar masalah mencari solusi,” tutupnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas