Home Hukum & Kriminal

Pengelola IT Juga Harus Bertanggung Jawab Terkait Kasus Pembobolan Website Untad

11
Salmin Hedar SH, kuasa hukum MY dan RA, tersangka pembobolan website Untad. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kuasa hukum tersangka pembobol website Universitas Tadulako (Untad), MY dan RA, Salmin Hedar SH, mempertanyakan, mengapa kasus itu baru terungkap setelah beberapa tahun peretasan itu terjadi.

“Jika benar peretasan tersebut dilakukan oleh tersangka sejak Desember 2015, mengapa baru dilaporkan November 2020. Itu artinya ada pembiaran. Padahal peretasan tersebut atas sepengetahuan pihak pengelola system IT Untad dalam hal ini petugas keamanan informasi IT Untad” katanya kepada Metrosulawesi, Senin 15 Maret 2021, sekaligus mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya yang memojokan kliennya seolah-olah sebagai pelaku utama.

Salmin menyayangkan fakta hukum itu, tidak diungkap dalam kasus tersebut.

“Dengan adanya peristiwa peretasan tersebut, menunjukkan bahwa sistem dikelola secara tidak profesional yang menimbulkan akibat ketidaknyamanan sivitas Akademika Untad,” jelas Ketua Ikatan Advolat Indonesia (Ikadin) Sulteng itu.

Salmin mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai penjabaran dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana dalam pasal 5 ayat 1 PP tersebut menyatakan: “Penyelenggara system elektronik wajib memastikan system elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elekronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Selanjutnya kata Salmin, dalam Pasal 19 ayat 1 menyatakan penyelenggara system elektronik harus menerapkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel. Hal ini juga diatur dalam Pasal 15 UU ITE yang memberikan kewajiban bagi setiap penyelenggara untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya.

Terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut lanjut Salmin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara/Untad berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkan dari daftar.

“Artinya Menteri dapat saja memberikan sanksi administratif kepada Untad karena kegagalan IT-nya, sebagaimana ketentuan tersebut yang bersifat alternatif, lepas dari adanya tanggung jawab pidana dalam kasus tersebut yang tentu akan dibuktikan di Pengadilan Negeri Palu,” kata Salmin.

“Jika benar fakta/bukti yang kami temukan adanya indikasi keterlibatan oknum internal Untad, khususnya pihak penanggung jawab/pengelola keamaman informasi IT Untad, maka seharusnya oknum tersebut juga bertanggung jawab secara pidana,” tambah Salmin.

Sayangnya lanjut Salmin, peran penanggung jawab IT Untad itu tidak terungkap dalam perkara kliennya itu. Padahal oknum yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab mengawasi beroperasinya Sistem Elektronik milik Untad yang mengetahui jejak digital peretasan yang ada dalam server.

Salmin juga mengkritik karena ternyata tidak dilakukan uji forensic digital yang bertujuan menganalisis bukti digital, serta untuk memperoleh berbagai fakta yang objektif dari peristiwa peretasan yang dituduhkan hanya kepada kliennya (Tersangka MY dan RA), serta untuk menemukan dan membuktikan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Yaitu penanggung jawab kunci/password IT Untad seharusnya yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa oleh Penyidik.

Selain itu kata Salmin, uji forensic digital untuk memastikan berapa mahasiswa yang diubah nilainya dan juga berapa pula calon mahasiswa yang diloloskan masuk Untad serta UKT (kerugian materil).

“Kesemua data tersebut ada di dalam server. Namun sangat disayangkan tidak dilakukan uji forensic digital. Hal ini penting untuk membongkar peristiwa tersebut, kalau memang benar ada niat untuk memperbaiki system IT Untad kedepan,” jelasnya.

Tersangka MY dan RA dijerat Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) Jo Pasal 55 ayat (1) dan/atau Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus peretasan ini diketahui setelah pihak Untad melaporkannya ke polisi, karena seringnya terjadi perubahan nilai ujian yang diperoleh mahasiswa. Atas laporan itu, kepolisian akhirnya berhasil meringkus kedua tersangka, yang merupakan ahli di bidang IT.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas