Home Hukum & Kriminal

Logistik MIT dari PETI Parimo

HADIRI RDP - Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf MA saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi gabungan DPRD Sulawesi Tengah, Senin 15 Maret 2021. (Foto: Zainal/ Humas DPRD)
  • Kasus Buranga, Polisi Tetapkan Dua Tersangka, Tiga DPO

Palu, Metrosulawesi.id – Komandan Korem (Danrem) 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf MA membuka fakta baru terkait sumber logistik Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Keberadaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menjadi sumber utama logistik utama MIT.

Menurut Danrem dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi gabungan DPRD Sulawesi Tengah, Senin 15 Maret 2021. Masih aktifnya MIT saat ini juga tidak terlepas dari dukungan sejumlah penambang yang beroperasi di wilayah Parimo, khususnya tambang di Kecamatan Sausu.

“PETI di Parimo menjadi sumber logistik utama. Suplay makanan kepada MIT dilakukan langsung oleh sejumlah penambang yang mendukung keberadaan MIT,” papar Danrem di hadapan komisi gabungan.

Menurutnya tidak bisa dipungkiri MIT selama ini mendapat dukungan dan pasokan logistik dari sekompok masyarakat. Karena itu Farid menekankan keberadaan PETI di Sulawesi Tengah, khususnya Wilayah Parimo dapat ditangani dengan baik.

Selain mengungkapkan efek PETI, Farid juga mengutarakan pandangannya terkait kebaradaan PETI, dimana tambang tersebut perlu pengaturan khusus, sebab tambang saat ini menjadi salah satu tumpuan hidup masyarakat.

“Saya sudah berbicara dengan Kapolda, biar bagaimanapun masyarakat juga butuh pekerjaan untuk keberlangsung hidup mereka. Karena itu keberadaan tambang perlu penanganan yang tepat,” tutur Danrem.

Sementara itu, Wadir Krimsus Polda Sulteng AKBP Sirjauddin Ramli menyampaikan progres penanganan tambangan ilegal, khsusus di wilayah Parimo.

Kurun waktu tiga tahun terakhir, kepolisian sudah banyak melakukan penindakan. Khusus kasus tanah longsor di tambang emas Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Parimo, Polres Parimo telah melakukan penindakan.

“Kasus Buranga saat ini sudah ditetapkan dua orang tersangka yang merupakan operator. Polres Parimo juga menetapkan tiga orang DPO (Daftar Pencarian Orang), dua di antaranya operator dan satu orang pemodal,” tutur AKBP Sirajuddin.

Tiga orang DPO itu lanjut Sirajuddin, diindakasi berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu Polada Sulteng sudah melakukan koordinasi dengan Polda Sultra terkait kebaradaan tiga DPO tersebut. Pasalnya, DPO ditengarai warga Sultra.

RDP komisi gabungan DPRD Sulteng tersebut dipimpin langsung wakil Ketua III DPRD Sulteng, Muharram Nurdin.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin salim

Ayo tulis komentar cerdas