Home Palu

Longky Tetap Lantik dan Kukuhkan Pejabat Lingkup Pemprov Sulteng

34
DILANTIK - Gubernur Sulteng, Drs. H. Longky Djanggola, M.Si, melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulteng, Rabu (10/3/2021). (Foto: Ist/ Humas Pemda Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id Meski mendapat sorotan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs H. Longky Djanggola M.Si, tetap melantik dan mengukuhkan  sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulteng, Rabu 10 Maret 2021, siang.

Pelantikan dan pengukuhan sejumlah pejabat itu, dilakukan secara Virtual dan Off Line dan hanya diikuti 9 orang pejabat yang dikukuhkan. 

Dikutip dari laman Radar Nasional.net, Longky bersikukuh melantik dan mengukuhkan bawahannya berdasarkan nomenclatur baru dan sudah memperoleh izin Mendagri. jadi tidak ada yang dilanggar.

“Ini yang bung Cudi mungkin tidak tahu. Beliau berpikir saya melanggar edaran Mendagri . nomor persetujuan mendagri ada di kantor,’’ ungkap Longki.

Selain itu, Longky yang akan  mengakhiri masa jabatannya, usai melantik dan mengukuhkan pejabat di lingkup Pemprov Sulteng, mengungkapkan pula,  pelantikan ini semata-mata agar roda pemerintahan tetap jalan dan eksis walaupun ada perubahan nama nomenclatur jabatan di lingkungan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah .

“Selain itu,yang paling utama lagi bahwa pengesahan APBD 2021 untuk kegiatan-kegiatan di beberapa OPD sudah  menggunakan nomenclatur jabatan yang baru,“ katanya.

Misalnya, lanjut Longky, dulu Karo Otonomi Daerah dan Karo Pemerintahan terpisah. Sekarang digabung menjdi 1 biro yaitu Biro Adm Pemerintahan , pejabat pejabat tentu berkurang. Tapi sebaliknya, Biro Ekonomi dan Pembangunan sekarang menjadi 2 biro yaitu Biro Ekonomi dan Biro Pembangunan.

Atas dasar itulah, kata Longky,  maka sangat perlu dikukuhkan. Makanya dengan persetujuan oleh Mendagri diperintahkan untuk segera dikukuhkan.

‘’Jika tidak dilakukan pelantikan dan pengukuhan untuk mengisi pos jabatan pada nomenklatur tersebut,  hal  ini  akan berdampak pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang sudah terprogram di dalam jabatan dimaksud pada Tahun Anggaran 2021,’’ jelas Longky.

Diwartawakan sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah terpilih, Rusdy Mastura, angkat bicara terkait dengan adanya pelantikan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam di enam bulan terakhir, masa berakhirnya jabatan incumbent.

Menurut Rusdy Mastura, Surat Edaran Mendagri tahun 2020 Pasal 71 Ayat 2 berbunyi larangan tegas, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali meninggal dunia atau mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Aturan itu tegas, agar tidak ada aspek penyalahgunaan kekuasaan karena sebuah tendensi politik,” ujar Cudi, panggilan akrabnya.

Rusdy Mastura juga mengingatkan Pemerintah Sulawesi Tengah, yang sedang menjabat, agar tidak memperlihatkan ambisi haus kekuasaan dengan cara memaksakan formasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng.

Kata dia, selain melanggar aturan Mendagri, hal itu juga menunjukan sebuah sikap politik yang tidak elok. Memaksakan promosi dan pelantikan di masa akhir jabatan. Ini  memperlihatkan sebuah ambisi yang tidak wajar.

“Saya mengingatkan, bahwa siapapun yang dilantik dengan cara melanggar surat edaran Mendagri, pasti saya ganti. Jangan bilang namaku, kalau saya tidak ganti,’’ tegas Cudy. (*/is)

Ayo tulis komentar cerdas