FOTO BERSAMA - Tim riset bersama peserta seminar foto bersama seusai kegiatan, Kamis 4 Maret 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

SULAWESI TENGAH gagal mencapai target partisipasi pemilih. Morowali dan Palu yang paling berkontribusi atas kegagalan itu. Mengapa bisa terjadi? Dua peneliti menjawab permasalahan tersebut.

Sesungguhnya ada enam daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya tidak mencapai target pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 yakni Buol, Donggala, Banggai Kepulauan, Palu, Morowali, dan Parigi Moutong. Enam daerah tersebut tak mencapai target nasional yakni 77,5%. Tapi, periset fokus pada dua yang terendah yakni Morowali yang hanya 51,95%, dan Palu 63,06%.

Hal itu terungkap dalam Seminar Riset Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020 di kantor KPU Sulawesi Tengah, Kamis 4 Maret 2021. Riset yang difasilitasi KPU Sulawesi Tengah melibatkan dua peneliti yakni Dr Intam Kurnia (Dosen Universitas Tadulako) dan Dr. Randy Atma R Massi (Dosen Institut Agama Islam Negeri Palu).

Diuraikan, dari 2.037.810 pemilih terdaftar, yang menggunakan hak suaranya hanya 1.518.821 atau 74,53%. Artinya, ada 500 ribu pemilih di 13 kabupaten kota yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020. Meski demikian, lebih baik jika dibandingkan dengan Pilgub 2015 yang hanya 69,71%.

Tim riset memaparkan data-data partisipasi pemilih khususnya di Morowali dan Palu. Salah satu kecamatan di Morowali yakni Bahodopi partisipasi pemilihnya hanya 21,30%. Tercatat, pemilih di kecamatan yang menjadi pusat tambang nikel itu 25.517, namun yang berpartisipasi hanya 5.436. Artinya, tak sampai seperempat yang menggunakan hak suara di TPS. Desa Lalampu yang mencengangkan. Dari 4.956 pemilih di desa itu hanya 500 yang datang ke TPS atau 10%.

Lebih detail lagi, ada 12 TPS di Desa Lalampu, tak satupun yang mencapai 100 orang yang berpartisipasi. Padahal, rata-rata jumlah pemilih setip TPS di atas 400. Bahkan, di salah satu TPS, hanya 21 yang menggunakan hak suaranya.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Dua peneliti yakni Dr. Intam Kurnia dan Dr. Randy Atma R Massi mengemukakan secara gamblang pada seminar yang dihadiri sejumlah akademisi dan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dukcapil, Kesbangpol, serta beberapa komisioner KPU kabupaten kota. Hadir pula tiga komisioner KPU Sulteng Halima, Sahran Raden, dan Samsul Y Gafur.

Dr. Randy Atma R Massi mengemukakan, hasil riset perilaku pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Pilgub Sulteng, salah satunya karena figur yang diinginkan tidak menjadi calon di Pilgub.

“Tidak tertarik ke TPS karena figur yan diidolakan atau yang diharapkan tiak menjadi peserta pemilihan. Hal yang lain adalah terdapat pemilih termobilisasi dengan kampanye golput sebagai ekspresi dari gagalnya figur yang diharapkan sebagai kontestan dalam pemilihan,” ungkap Randy, dosen Fakultas Syariah IAIN Palu dalam resume risetnya.

Hal lain yang mengemuka dalam seminar adalah soal melonjaknya jumlah penduduk di Kabupaten Morowali, khususnya di Kecamatan Bahodopi. Pada kawasan lingkar tambang di Bahodopi, ditemukan marak permintaan penerbitan KTP untuk kepentingan melamar pekerjaan di perusahaan dimana pelamar kerja berasal dari luar daerah.

Pernyataan tim peneliti itu sejalan dengan Ketua KPU Morowali Ervan yang mengatakan bahwa dari 24 ribu pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Morowali, 17 ribu di antaranya tidak ditemukan saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas. Di Lalampu, dari 4 ribuan pemilih, hanya seribu lebih yang ditemukan saat coklit.

“Banyak pemilih yang tidak ditemukan,” ungkapnya.

Pada sisi lain, peneliti juga mengungkapkan secara normatif, Dukcapil tidak dapat menolak permohonan penerbitan KTP apabila memenuhi syarat. Masalahnya ketika tidak diterima di tempat kerja yang dituju, para pencari kerja ini memilih meninggalkan Kabupaten Morowali dan memilih pulang kampung. Akibatnya banyak KTP yang menumpuk di kantor kecamatan dan desa di Kabupaten Morowali yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

Tim peneliti mengungkapkan, kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk di Bahodopi sebesar 296,09% atau sebanyak 24.670. Jumlah penduduk Bahodopi dalam kurun waktu lima tahun melonjak tajam. Dari 8.323 jiwa (2015) menjadi 33.002 (2020). Tampak ketimpangan jumlah laki-laki 21.611 dan perempuan 11.391.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Palu, meski tak separah Morowali. Partisipasi pemilih di Palu sedikit lebih baik untuk Pilgub yakni 63,06%. Dari 8 kecamatan, Palu Timur yang terendah yakni 57,17%. Dan Kelurahan Lolu Utara yang jumlah pemilihnya 8 ribuan, hanya 4 ribuan yang datang atau separuhnya saja. Bahkan di salah satu TPS di Lolu Utara dari 140 yang terdaftar sebegai pemilih, hanya 38 yang menggunakan hak suaranya.

Salah satu masalah di Palu adalah administrasi kependudukan. Dikatakan, penduduk yang tidak melapor saat pindah maupun tiba di daerah tujuan.

“Ditemukan beberapa siswa dan mahasiswa yang berasal dari luar kota Palu yang masuk ke dalam Kartu Keluarga kerabatya untuk kemudahan administrasi dalam pengurusan beasiswa serta hal-hal akademik di kampus aau sekolahnya yang kemudian setelah selesai sekolah atau kuliah tidak melaporkan diri ke dinas terkait sehingga data mereka tetap tersimpan walaupun kenyataannya yang bersangkutan sudah tidak menetap di Kota Palu,” demikian resume hasil riset.

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dukcapil Palu Fajarini, berdasarkan data, di Lolu Utara yang disebut rendah partisipasi pemilihnya, banyak bermukim mahasiswa yang ketika berlangsung pemilihan kemungkinan meninggalkan Kota Palu.

Selanjutnya, sejumlah peserta seminar lainnya memberikan masukan terkait riset yang dilakukan dua akademisi dari kampus berbeda tersebut. Di antaranya masukan dari Prof. Dr Amar, akademisi Untad. Menurutnya, perlunya tim riset mengambil sebuah kesimpulan tentang faktor yang paling dominan yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilgub 2020.

Hal itu dikatakan Prof Amar menanggapi tim riset yang menyebut sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih yakni faktor administrasi (administrasi kependudukan, zonasi sekolah, daftar pemilih), teknis penyelenggaraan (pemutakhiran data pemilih dan teknis penyelelenggaraan pemungutan suara dengan standar Covid). Selain itu, faktor ekonomi, politik, ideologi, keadaan sosial, perilaku pemilih, dan faktor situasi yakni pandemi Covid-19.

“Mana yang paling dominan,” saran Prof Amar yang Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Untad Palu.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas