Home Parigi Moutong

Pengamat Sebut Salah Polda

18
Syahrudin Ariestal Douw. (Foto: Istimewa)
  • PETI Berujung Maut karena Adanya Pembiaran

Palu, Metrosulawesi.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah dianggap lamban dalam menindak aktivitas pertambangan emas ilegal (PETI). Bahkan oleh pengamat, tragedi longsornya PETI di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong adalah kesalahan Polda.

“Polda yang diam, tidak tegas. Cenderung membiarkan, bahkan bisa dikategorikan terlibat membiarkan kejahatan berlangsung di wilayahnya,” ungkap pengamat pertambangan di Sulawesi Tengah, Syahrudin Ariestal Douw saat dihubungi Metrosulawesi, Senin 8 Maret 2021.

Menurut pengamat pertambangan yang juga seorang pengacara itu, jauh sebelum terjadinya longsor di lokasi PETI Desa Buranga yang menewaskan sejumlah warga, Polda telah diminta untuk melakukan penertiban.

Namun, pihak kepolisian terkesan tidak menanggapi. Etal, sapaan akrab mantan Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah itu menyebut dirinya sejak sekitar setahun lalu telah banyak berkomentar di media terkait aktivitas tambang ilegal. Namun terkesan tak mendapatkan respons dari pihak kepolisian.

“Ini kan sudah jauh-jauh hari kita minta Polda untuk menertibkan ilegal mining untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian negara dan menghindari korban jiwa bagi masyarakat terdampak,” ungkap Etal.

“Kita bingung, diamnya Polda ini apa maksudnya. Apakah dia sebagai institusi penegak hukum atau institusi yang hanya melakukan penindakan terhadap kasus-kasus kejahatan biasa seperti kasus pencurian,” katanya.

Sementara aktivitas tambang ilegal yang merupakan kejahatan luar biasa terkesan diabaikan. Padahal, kata Etal, pihaknya telah meminta Polda secara profesional untuk melakukan penindakan kepada aktivitas tambang ilegal yang dapat menyebabkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar.

“Atas peristiwa di Parigi yang mengakibatkan kematian banyak orang itu, kita tidak tahu berapa jumlahnya orang meninggal. Ini yang harus disalahkan sebenarnya Polda, karena jauh hari tidak melaksanakan penindakan,” tandasnya.

Jika pihak Kepolisian melakukan penindakan secara tegas terhadap tambang ilegal yang ada di Sulawesi Tengah, semisal PETI di kelurahan Poboya (Kota Palu), Dongi-dongi (Kabupaten Poso), Kayuboko (Kabupaten Parigi) sejak jauh-jauh hari, tragedi maut di tambang Desa Buranga tidak akan terjadi.

Masyarakat tidak akan berani melakukan aktivitas tambang ilegal di tempat-tempat lain karena takut melanggar hukum, jika pihak Kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap PETI yang dimaksud.

“Tapi penegak hukum kita tidak melaksanakan penegakan hukum, maka masyarakat jadi tidak takut. Apalagi, ditengarai banyak pemain-pemain tambang di dalam, orang-orang yang memiliki duit,” kata dia.

Orang-orang yang memiliki duit ini terindikasi memiliki akses ke oknum kemanan. Hal ini pula dianggap menjadi salah satu penyebab lambannya proses hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Sulawesi Tengah.

Namun jika hal ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi korban-korban berikutnya di lokasi tambang ilegal.

“Saya cuma meminta, kalau Kapolda tidak melakukan penindakan terhadap semua PETI di Sulawesi Tengah, kami sebagai pengamat sedang melakukan pendataan wilayah-wilayah tambang, kemudian mengirimkan somasi nanti ke Polda. Kalu tidak dilaksanakan, kita lapor Presiden.”

Aktivitas tambang ilegal yang juga menyebabkan kerugian negara perlu diseriusi. Olehnya, Ariestal tengah melengkapi dokumen untuk melakukan somasi ke Polda, dan berniat melaporkannya ke Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan jika hal itu belum juga mendapat respons oleh Kepolisian Daerah.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah menyebut banyak pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI di Kabupaten Parigi, baik dari oknum pebisnis hingga berpangkat.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didiek Supranoto yang dihubungi Metrosulawesi, Senin 8 Maret 2021, tidak menjawab. Pesan WA pun tidak dijawab.

Demikian halnya Kapolres Parigi Moutong, AKBP Andi Batara Purwacaraka yang berusaha dikonfirmasi terkait penyelidikan tambang Buranga pun tidak menjawab. Izin konfirmasi yang dikirim Metrosulawesi lewat WA tidak dijawab.

Sebelumnya Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Abdul Rahman Baso berjanji akan melakukan penyelidikan setelah evakuasi korban yang tertimbun longsor tambang Buranga selesai dilakukan.

“Penegakan hukum dengan memanggil saksi-saksi yang berada pada saat terjadi longsor, dan akan menutup aktivitas masyarakat di sekitar tambang,” kata Kapolda di sela kegiatan kunjungan ke salah satu Kampung Tangguh di Kota Palu, Kamis 25 Februari 2021 lalu.

Reporter: Tahmil Burhanuddin, Zulfikar, Djunaedi
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas