Home Hukum & Kriminal

Pengacara: Perkara Korupsi Aset DKP Parimo Dipaksakan

17
Abdurrachman Kasim. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Meski telah bergulir di meja hijau pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan aset daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah tahun 2012 silam, terkesan dipaksakan.

Hal tersebut disampaikan Abdurrachman M Kasim SH MH, selaku ketua tim penasehat hukum Sugeng Salilama S. Sos dan H. Martoha T. Tahir SE, yang merupakan dua dari tiga terdakwa yang terjerat kasus dugaan tipikor tersebut, ditemui di PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Senin, 8 Maret 2021.

Terkesan dipaksakan di sini menurut Abdurrachman, adalah saat didudukkan kedua kliennya sebagai orang yang harus bertanggung jawab secara pidana atau menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi ini.

“Terhadap perkara dugaan korupsi ini, jaksa pada Kejari Parimo terkesan memaksakannya. Saya juga menilai bahwa jaksa keliru ketika mendudukkan ketua dan bendahara koperasi Tasi Buke Katuvu sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana,” ungkap Abdurrachman.

Perkara ini menjerat tiga terdakwa, ketiganya yakni Sugeng Salilama mantan wakil ketua II DPRD Parimo, dan selaku ketua koperasi Tasi Buke Katuvu ditahun 2012, kemudian terdakwa H. Martoha T, Tahir SE ditahun 2012, serta terdakwa Hamka Lagala mantan Kepala Dinas DKP Parimo tahun 2012. Sementara, koperasi Tasi Buke Katuvu merupakan koperasi di tahun 2012 diamanahkan mengelola aset daerah dari DKP Parimo.

“Koperasi ini sebelum diketuai Sugeng, sudah ada, hanya tidak berjalan baik. Asetnya sebelumnya juga sudah ada seperti pabrik es, kedai dan bengkel. Kemudian rapat pengurus Sugeng diangkat sebagai ketua. Di saat menjabat pemerintah melalui DKP Parimo, memberikan bantuan dua unit kapal untuk dikelola,” sebut Abdurrachman lagi.

Dalam perjalanannya, aset pemda berupa bantuan kapal yang diterima koperasi, pengelolaannya tidak berfungsi baik, bahkan mengalami kerusakan. Begitu pun terhadap beberapa aset koperasi seperti pabrik es juga mengalami kerusakan. Namun untuk tetap memaksimalkan beroperasi aset aset itu kliennya Sugeng, harus mengeluarkan dana pribadi untuk memperbaiki aset aset yang rusak.

“Namun meski telah bertanggungjawab, aset-aset selanjutnya tidak berfungsi lagi. Dasar inilah kemudian, JPU mendakwakan kalau kliennya telah membuat negara rugi, bahkan kerugiannya total lost. Kok bisa demikian, kerugiannya harus total lost, sementara bantuan dua kapal itu ada,” terang Abdurrachman.

Selain itu, kata Abdurrachman, kekeliruan JPU menjerat Sugeng dan H Martoha T Tahir sangat jelas, karena selaku pengelola koperasi, terhadap bantuan dua aset kapal itu, bukanlah bantuan yang dimohonkan, diusulkan oleh kliennya Sugeng atau atas nama koperasi. Tetapi bantuan itu langsung turun dari DKP dengan menunjuk koperasi Tasi Buke Katuvu untuk pengelolaannya.

“Klien kami ini menerima bantuan langsung berupa dua aset kapal kemudian dikelola, bukan dalam bentuk dana. Untuk pengadaannya dilakukan DKP, pengguna anggarannya, termasuk PPTK-nya, semua ada di DKP Parimo, bukan dilakukan koperasi atau klien kami. Klien kami hanya menerima bantuan itu, kemudian mengelolannya. Semestinya ini harus diperhatikan Jaksa lebih dahulu dalam mengungkap kasus ini,” tegasnya.

Fakta di persidangan kata Andurrachman, saksi-saksi juga menguatkan bahwa bantuan aset kapal itu merupakan bantuan dari DKP yang kemudian dikelola koperasi, aset-aset itu, sudah tidak berfungsi karena telah rusak.

“Selaku kuasa hukum kami harapkan majelis hakim bisa melihat fakta-fakta persidangan selanjutnya, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi dua klien kami. Karena pada intinya, klien kami bukanlah pihak yang menerima dana melakukan pengadaan bantuan aset, atau yang memohonkan atau mengusulkan, tapi bantuan langsung dari DKP Parimo,” tandasnya.

Reporter: Sudirman
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas