Home Sulteng

Kepala Daerah Diingatkan Jaga Integritas

Slamet Riyadi Cante. (Foto: Istimewa)
  • Pengamat: Kasus Nurdin Abdullah Harus Jadi Pembelajaran

Palu, Metrosulawesi.id – Para kepala daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng), diingatkan menjaga integritas agar tak terjerumus tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Dr Slamet Riyadi Cante M.Si, merespons dugaan tindak pidana korupsi oleh Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah.

“Harus menjaga integritas dan senantiasa berkomitmen bahwa jabatan adalah sebuah amanah untuk melayani dan menyejahterakan rakyat, bukan tempat mengumpulkan harta atau kekayaan,” ujar Slamet, Senin, 8 Maret 2021.

Dia mengatakan kasus Nurdin Abdullah harus menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pejabat, khususnya para kepala daerah di Sulteng, utamanya yang baru dilantik. Perlu dimaknai amanah yang diberikan oleh rakyat harus dijalankan dengan baik, dengan penuh integritas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebab korupsi dan gratifikasi bisa terjadi ketika ada kekuasaan, kewenangan, dan keserakahan,” ucap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako itu.

Menurut Slamet, demikian halnya dengan partai politik sebagai pengusung, kasus Gubernur Sulsel patut menjadi pembelajaran. Disarankan parpol dalam proses rekrutmen bakal calon baik untuk menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama.

“Rekam jejak penting untuk dikedepankan, bukan karena pertimbangan besarnya mahar politik dan faktor kedekatan semata,” kata dia.

Dikatakan, apabila parpol mengusung kandidat hanya karena apa yang diberikan, maka jika terpilih sangat berpotensi penyebab implikasi negatif. Sebab dinilai ada benang merah antara perilaku koruptif dengan tingginya ongkos politik para calon pejabat.

“Kasus korupsi terhadap pejabat publik yang marak akhir-akhir ini menunjukkan semakin rapuhnya moralitas, yang salah satu penyebabnya karena biaya politik dalam proses Pilkada cukup tinggi. Olehnya itu, regulasi Pilkada juga perlu dievaluasi,” tandas Slamet.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Jumat, 26 Februari 2021 karena diduga telah menerima suap. Penangkapan terhadap Nurdin mengejutkan publik. Pasalnya, ia dikenal sebagai pejabat dengan beragam prestasi baik semasa menjabat Bupati maupun Gubernur.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas