Gufran Ahmad. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang meminta agar tidak ada lagi pembangunan infrastruktur di Kota Palu, Sulawesi Tengah, disoroti.

Ikatan Alumni Teknik Universitas Tadulako (Ika Teknik Untad) menyayangkan pernyataan Luhut yang dianggap telah menyinggung perasaan masyarakat di daerah tersebut.

“Kami Ikatan Alumni Teknik Universitas Tadulako menyatakan sikap, yang pertama kami menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh LBP sebagai seorang pejabat negara tanpa argumen yang kuat dan komprehensif, dan hanya bersumber dari data BMKG yang mengatakan bahwa tanah di Kota Palu itu labil,” ungkap Ketua Ika Teknik Untad Gufran Ahmad, Ahad 7 Maret 2021.

Padahal, kata dia, sudah diketahui bersama bahwa tanah labil juga banyak terdapat di Kota/Provinsi lain di Indonesia, bahkan di negara lain seperti jepang . Gempa yang terjadi hampir setiap waktu dan lebih dashyat dari yang ada di Kota Palu, akan tetapi negara sakura tersebut menerapkan rekayasa bangunan untuk mengantisipasi gempa, hal tersebut juga dapat dilakukan di Kota Palu.

“Buntut dari pernyataan LBP sebagai seorang pejabat negara, dapat menimbulkan kerugian kepada pemerintah dan masyarakat Kota Palu yang hari ini telah bangkit secara ekonomi dan psikis akibat gempa 2018 silam, dan bisa mempengaruhi minat berinvestasi para investor yang telah maupun yang akan berinvestasi di Kota Palu,” Gufran menambahkan.

Selain itu, pernyataan Luhut juga dianggap sangat menyinggung masyarakat Kota Palu secara khusus serta masyarakat Sulawesi Tengah secara umum.

“Karena kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulteng merupakan salah satu zona ring of fire (cincin api), yang berarti bahwa daerah ini rawan terhadap kejadian alam, bukan hanya gempa tetapi kejadian alam lainnya. Dan itupun berlaku di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” tandasnya.

Sebagai seorang pejabat negara, menurut Gufran, sepatutnya Menko Marves mengeluarkan statement yang bernada teduh dan mengedukasi masyarakat, apalagi saat ini negara tengah menghadapi musuh bersama berupa bencana non alam pandemi Covid-19, yang butuh kebersamaan dalam mengakhiri kejadian luar biasa yang telah memporak-porandakan kehidupan ekonomi seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia.

“Kami meminta kepada Bapak LBP untuk kiranya mencabut pernyataan yang bernada tendensius dengan menyebut Kota Palu tidak layak membangun dan tidak akan memberikan izin untuk pembangunan infrastruktur karena hal itu berarti bahwa Kota Palu akan menjadi Kota mati dan melumpuhkan sisi perekonomian masyarakatnya yang dapat berimplikasi terjadinya eksodus besar-besaran dan naiknya angka kriminalitas.”

Untuk memberikan pemahaman dan infomasi yang benar dan komprehensif tentang Kota Palu kepada semua pihak khususnya kepada Menko Marves, Ika Teknik Untad mengaku siap memfasilitasi dialog terbuka maupun internal antara Luhut selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan pemerintah maupun akademisi serta asosiasi pelaksana kontruksi yang ada di Kota Palu secara khusus dan Sulawesi Tengah secara umum.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta tidak ada lagi pembangunan infrastruktur di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lantaran, kondisi tanah yang dinyatakan tidak stabil.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas