Home Palu

Wujudkan Kota Palu Bebas Miras

17
Hadianto Rasyid. (Foto: Istimewa)
  • Wali Kota Cabut Izin Penjualan Miras Sebelum Ramadan

Palu, Metrosulawesi.id – Wali Kota Palu Hadianto Rasyid memastikan segera mencabut izin-izin penjualan maupun pengedaran segala macam jenis minuman keras (miras) di Kota Palu sebelum memasuki bulan Ramadan.

“Kita terus menyosialisasikan upaya ini kepada seluruh pihak dan Insya Allah begitu memasuki bulan suci Ramadan tidak ada lagi yang menjual apalagi sampai mengedarkan miras,” katanya dalam acara serah terima sekaligus peluncuran Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beras untuk warga Palu yang kurang mampu bantuan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Masjid Al-Munawwarah kompleks Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, Jumat 5 Maret 2021.

Ia mengambil kebijakan tersebut semata-mata untuk melindungi warga ibu kota Provinsi Sulteng itu dari dampak negatif minuman keras, apalagi dampak negatif miras lebih banyak ketimbang dampak positifnya.

Menurut dia, permasalahan-permasalahan antarwarga di Kota Palu yang terjadi selama ini umumnya dipicu oleh pengaruh miras. Ia yakin jika Kota Palu bebas minuman keras, maka tingkat kriminalitas akan turun.

“Begitu memasuki bulan suci Ramadan sudah tidak ada miras yang dijual dan diedarkan. Kalau izinnya sudah dicabut, maka akan berlaku selamanya,” ujarnya.

Hadianto yang belum sebulan menjabat wali kota itu meminta partisipasi dan dukungan seluruh pihak agar upaya itu dapat terwujud.

“Mari kita saling bekerja sama. Saya yakin kita bisa membawa perubahan bagi daerah ini ke arah yang lebih maju,” ucapnya.

Saat ini izin penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Palu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada pasal 1 poin 15.

Dalam perda tersebut miras diartikan minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

Dalam suatu kesempatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Prof Dr KH Zainal Abidin Mag mengatakan, hampir semua tindakan kriminal berawal dari minuman keras.

“Berdasarkan pengalaman selama ini bahwa berbagai kejadian tindak kriminal maupun hal-hal lain, itu biasanya ditimbulkan oleh atau diawal dari minuman keras. Sehingga jika minuman keras ini menjadi legal atau diterima tentu sangat disayangkan sekali, dapat menimbulkan atau memicu pertengkaran, karena biasa kekacauan itu diawali dari minuman keras, anak-anak muda kita cepat tersingung sehingga terjadi pertikaian atau perkelahian,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Perpres 10/2021 terkait investasi minuman keras (miras).

“Bapak Presiden tentu sangat menghargai dan menghormati aspirasi umat Islam, karena tentu sudah disampaikan melalui jalur-jalur yang benar, sehingga pemerintah tentu melihat bahwa apa yang disampaikan umat beragama bukan hanya umat Islam, menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Prof Zainal, saat dihubungi Metrosulawesi, Selasa, 2 Maret 2021.

Artinya kata Zainal, pemerintah sangat peduli dan mendengar aspirasi umat beragama, sehingga hal ini perlu diberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah. Walaupun perpresnya belum lama dikeluarkan, tetapi ini karena keinginan umat beragama, aspirasi dari kehidupan demokasi, sehingga pemerintah melihat bahwa perlu mencabut sebagian dari Perpres itu khususnya terkait dengan bidang usaha investasi miras. (ant/del)

Ayo tulis komentar cerdas