Home Donggala

KPK Sebut Tiga Daerah di Sulteng Mengalami Kemajuan dalam Tata Kelola Keuangan

33
KUNJUNGAN - Kasatgas Direktorat Wilayah 4 Niken Aryati saat di ruang sidang utama DPRD Donggala. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (3/3/2021) berkunjung ke Kabupaten Donggala. Kedatangan KPK itu dipimpin oleh Kasatgas Direktorat Wilayah 4 Niken Aryati bersama dua rekanya Basuki Haryono, dan Muh Muslim Ikbal bertujuan memberikan pemahaman kepada para pejabat agar tidak terjerat hukum.

Kunjungan pertama dilakukan di kantor Bupati dan audiensi dengan Bupati Donggala Kasman Lassa beserta jajarannya. Selanjutnya sore hari dilanjutkan di DPRD, juga dengan agenda yang sama beraudiensi dengan seluruh Anggota DPRD.

“Saya bergabung di KPK tahun 2006, sekarang dipercayakan sebagai Kasatgas Direktorat Wilayah 4 Sulawesi Bidang Pencegahan. KPK tidak punya cabang di setiap daerah atau punya perwakilan, tidak pernah ada regulasi membuka cabang KPK,” kata Niken di hadapan anggota DPRD Donggala.

Niken menjelaskan kedatangan rombongan ke Kabupaten Donggala, karena melihat kondisi daerah ini sangat tertinggal dan mengalami penurunan tingkat penilaian dari tahun sebelumnya. Katanya lagi di Provinsi Sulawesi Tengah hanya dua kabupaten dan satu kota yang memiliki kemajuan tata kelola keuangan yakni Kabupaten Buol, Banggai, dan Kota Palu.

Sedangkan kabupaten Donggala dari nilai 73, jatuh 51 dan ini masuk wilayah merah.

“Bapak bisa dekat dengan kami bidang pencegahan, sama dengan OTT gubernur Sulsel, gubernur, bupati atau ketua DPRD bisa dekat dengan kami bidang pencegahan, tetapi bidang penindakan di KPK jalan sendiri, jadi yang bisa jaga diri bapak adalah bapak sendiri, DPRD kan penyelenggara negara juga, DPRD harus mendorong dari konteks penganggaran, masa Pemkab Donggala kalah dengan kabupaten Tojo Una-Una,” sebutnya.

“Tadi pagi kami ke bupati, kami sampaikan pekerjaan rumah adalah masalah inspektorat (APIP), perbaiki kinerja APIP (aparat pengawas intern pemerintah), kala mau bagus kuncinya APIP, konsep pengawasan, akuntabel, dan mandat diberikan harus jelas, regulasi harus jelas SDM (sumber daya manusia) dan anggran juga harus memadai, kasus OTT yang kemarin karena lemah APIP-nya, KPK mendorong harusnya APIP punya reputasi,” jelasnya.

Niken menambahkan kerja KPK sekarang sudah diperkuat oleh Perpres bisa melakukan supervisi terhadap Polres, Polda dan bahkan bisa mencarikan DPO.

“Kalau persoalan tidak selesai, kami bisa supervisi, bahkan mencarikan DPO pun kita bisa lakukan,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas