Home Palu

BPKAD-Dinkes Kota Palu Saling Tuding Soal Insentif Petugas Covid-19 yang Belum Dibayarkan

12
PEMERIKSAAN - Para petugas medis saat memeriksa para penumpang KM Tuna di Posko Pemeriksaan Kesehatan Pelabuhan Taipa Palu. (Foto: Metrosulawesi/ Yusuf Bj)

Palu, Metrosulawesi.id – Selama beberapa bulan terakhir, petugas kesehatan penanganan Covid-19 di Kota Palu belum menerima insentif. Padahal, dananya sudah berada di kas daerah. Terkait hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palu “saling tuding” dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu soal penyebab belum dibayarkannya insentif tersebut.

Kepala BPKAD Kota Palu, Irmawati Alkaff mengatakan, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan Covid-19 di Kota Palu. Dananya telah berada di kas daerah namun belum diserahkan ke Dinkes Kota Palu karena beberapa hal yang bersifat administratif.

“Uangnya sudah masuk ke kas daerah, tetapi untuk melakukan pembayaran harus ada dulu di belanja (Laporan Realisasi Anggaran Belanja). Jadi Dinas Kesehatan harusnya memasukkan di belanja baru kemudian kita minta persetujuan DPRD untuk mendahului perubahan,” ungkap Irma saat ditemui wartawan usai mengikuti Rapat Bersama Wakil Wali Kota dan jajaran lurah se-Kota Palu, Kamis, 4 Maret 2021.

“Maksudnya, kita masukkan ini dalam APBD, karena kemarin kan tidak ada, nah kita masukkan nih, itu namanya mendahului perubahan,” ujar dia.

Anggaran yang berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan tersebut belum masuk dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu sebab dananya baru disalurkan dari pemerintah pusat usai APBD Kota Palu telah ditetapkan.

“Sekarang yang harus dilakukan menginput belanja sesuai dengan kebutuhan untuk pembayaran itu. Setelah itu, kita sudah melaksanakan mekanismenya, salah satunya memberitahukan kepada DPRD, sisa menunggu penginputan. Kita input, kita menunggu lagi dari Dinas Kesehatan SPP/SPM (Surat Perintah Pencairan/Surat Perintah Membayar)-nya, kalau dia lengkap kita terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)-nya, kemudian dananya kita masukkan kembali ke Dinas Kesehatan,” katanya.

“Kemarin saya sudah sampaikan (penginputan), hari ini saya mau kontrol dulu, karena kemarin kita minta (Dinkes) input untuk belanja tersebut,” jelas dia.

Menurut Irma, jika penginputan yang dimaksud telah selesai dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan, dana insentif petugas kesehatan tersebut kemungkinan bisa dicairkan pada Senin, awal pekan nanti.

“Kalau saya hanya membayar berdasarkan mereka punya permintaan, ada dalam APBD saya bayar,” tegasnya.

Di hari yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dr. Husaema menyebut pihak yang seakan menyalahkan Dinas Kesehatan Kota Palu atas keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan Covid-19 tidaklah tepat.

Menurut Husaema, pihaknya bahkan terus berkoordinasi dengan pihak BPKAD agar dana pembayaran insentif tersebut bisa segera direalisasikan.

“Dana dari (pemerintah) pusat dikirim ke daerah lambat, Agustus baru datang. Sampai saat ini saya selalu koordinasi dengan BPKAD. pertamanya (alasan) menunggu perubahan, ada pergeseran. Kemarin jawabannya lagi tidak perlu, silakan staf ke BPKAD untuk menginput, sampai sekarang tidak dipanggil,” ungkap Husaema kepada wartawan.

Kata dia, penundaan pembayaran insentif tenaga kesehatan itu sudah terjadi selama lima bulan. Bahkan, ada tenaga medis yang belum menerima insentif selama tujuh bulan lamanya.

“Sudah lima bulan rumah sakit (belum terima insentif), dan tujuh bulan puskesmas,” ungkap Husaema.

“Itu kan dana nanti BPKAD transfer ke Dinas Kesehatan, sampai saat ini tidak ada. Masa saya dibilang masalah. Salah kalau saya yang persulit. SPJ (Surat Pertanggungjawaban)-nya ada sama saya, tapi SPJ itu baru bisa diajukan kalau dananya sudah ada,” tegasnya.

Adapun anggaran yang telah siap direalisasikan untuk tenaga kesehatan di Kota Palu sebesar Rp3,1 miliar. Jumlah dana tersebut lebih kecil dari dana yang diperlukan untuk pembayaran tenaga kesehatan Covid-19 yang nilainya mencapai Rp5,2 miliar.

“Jadi tagihan Rp5,2 M, keinginannya ingin dibayar keseluruhan, tapi ya sudah dibayar saja seadanya,” kata Husaema.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran insentif tersebut sudah dikeluhkan oleh sejumlah pihak, salah satunya pihak Rumah Sakit Anutapura Palu.

Untuk diketahui, tenaga medis dan dokter yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 mendapatkan insentif tenaga kesehatan. Besaran insentif per-bulannya sesuai Surat Menkeu No:S-239/MK.02/2020.

Dalam aturannya, Dokter Spesialis maksimal Rp15.000.000, Dokter Umum dan Gigi maksimal Rp10.000.000, Bidan dan Perawat maksimal Rp7.500.000, dan tenaga kesehatan lainnya maksimal Rp 5.000.000. Besaran insentif yang diterima tenaga kesehatan berbeda-beda, bergantung pada assessment risiko paparan Covid-19 yang ditangani. Assesmen risiko paparan Covid-19 terdiri atas sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah, masing-masing mempunyai bobot insentif berbeda sesuai yang diatur oleh Kemenkes RI.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas