Home Hukum & Kriminal

PH Yahdi Basma Menilai Hakim Abaikan Fakta Persidangan

CIUM TANGAN - Saksi korban, Longki Djanggola dan Yahdi Basma bersalaman dan berpelukan di hadapan persidangan kasus dugaan pelanggaran UU ITE di Pengadilan Negeri Palu, Senin 9 November 2020. (Foto: Ishak Adam/ FB)

Palu, Metrosulawesi.id Penasehat hukum (PH) Yahdi Basma, terdakwa kasus dugaan pelangaran UU ITE, Rasyidi Bakrie SH mengaku keberatan atas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan unsur dengan sengaja sudah terpenuhi dalam perkara yang menjerat kliennya itu. Hakim yang menyidangkan perkara itu dinilai mengabaikan fakta persidangan.

“Padahal ahli IT, Denden Imanudin Soleh yang dihadirkan oleh pihak JPU justru menegaskan bahwa unsur dengan sengaja atau tanpa hak di Pasal 27 UU ITE dianggap tidak terpenuhi kalau memang benar dibuktikan bahwa seseorang yang mentransmisikan atau mendistribusikan berita bohong atau hoax, sama sekali tidak tahu kebenaran berita hoax yang disebar. Hal ini oleh ahli dikatagorikan sebagai miss informasi,” kata Rasyidi kepada Metrosulawesi, Kamis 4 Maret 2021.

Rasyidi mengatakan, dalam persidangan terungkap bahwa kliennya memang tidak tahu menahu, jika foto berupa kliping koran itu adalah berita hoax.

“Klien kami dalam persidangan itu sudah menegaskan bahwa dirinya memang tidak tahu sama sekali kebenaran berita hoax itu,” kata Rasyidi.

Klien lanjut Rasyidi, memposting kliping koran berita hoax itu hanya sebatas untuk sebagai upaya mendapatkan klarifikasi dari warga net dan anggota grup WA tentang kebenaran foto serupa potongan kliping koran tersebut.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE kata Rasyidi berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Dalam persidangan kata Rasyidi, Pasal 27 yang digunakan jaksa untuk mendakwa kliennya, sama sekali tidak terpenuhi.

“Di pasal 27 itu ada unsur-unsur yang harus dibuktikan, seperti dengan dan tanpa hak, dst. Nah kalau unsur itu saja tidak terpenuhi, artinya dengan sendirinya unsur lain dalam pasal itu gugur, karena semua bersifat kumulatif,” jelas Rasyidi.

Sebagai Anggota DPRD kata Rasyidi, kliennya punya kewajiban untuk mengurusi korban bencana, rasa keadilan Terdakwa langsung terusik saat membaca potongan berita hoax tersebut. “Karena “jika benar”, maka tindakan membiayai aksi people power adalah sesuatu yang sangat ironis di tengah penderitaan maha dahsyat Rakyat Sulteng pascabencana,” ujarnya.
Sebelum perkara ini disidangkan kata Rasyidi, pada September 2019 lalu, kliennya pernah membuat pernyataan terbuka di media yang pada pokoknya meminta maaf kepada Longki Djanggola (korban) dan menantang semua pihak yang menuduh kliennya sebagai seseorang yang seolah sengaja memfitnah Longki Djanggola untuk melakkan ‘mubahalah’. Yaitu sumpah antara dua pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah SWT, supaya Allah melaknat dan membinasakan atau mengazab pihak yang batil atau menyalahi pihak yang benar.

Majelis hakim PN Palu kata Rasyidi, dalam pertimbangan putusannya, hanya mengutip doktrin hukum pidana yang mengulas soal teori “dengan sengaja” atau “opzetilijk” dikaitkan dengan teori kehendak (wills theorie) dan teori pengetahuan (voorstellings theorie) untuk kemudian menyimpulkan bahwa benar unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

“Pertimbangan ini, secara nyata adalah sebuah pertimbangan yang sangat tidak cukup, karena tidak mempertimbangkan secara adil fakta-fakta persidangan dari versi pembanding,” jelasnya.

Seperti pertimbangan JPU, Judex Facti telah secara sempit menafsirkan unsur ini hanya sebatas pada fakta bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya mentransmisikan foto serupa potongan koran yang berisi tulisan “Longki Djanggola biayai Aksi People Power”.

Rasyidi menjelaskan, keterangan saksi fakta Ista dan Fadlan, yang diminta oleh terdakwa mencari tahu kebenaran foto serupa potongan koran tersebut menjadi bukti bahwa terdakwa memang tidak mengetahui sama sekali bahwa foto serupa potongan koran yang berisi tulisan “Longki Djanggola biayai Aksi People Power tersebut, adalah informasi bohong sehingga terjadi miss informasi.

Bahwa kesimpulan majelis hakim yang menganggap bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi hanya berdasarkan kutipan theorie tersebut, juga menafikkan keterangan ahli Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH, yang menjelaskan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana dengan Dolus/sengaja, apabila si pelaku “mengetahui akibat dan menghendaki akibat itu terjadi (willen en wetten)”. Kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang. Sehingga uraian theorie dengan sengaja yang telah dikemukan Judex Facti, untuk menjustifikasi terpenuhinya unsur “dengan sengaja” menjadi terbantahkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., M.H., yang ironisnya tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam putusannya.

Pendapat Ahli dalam perkara itu, juga sejalan dengan pendapat Prof. Sathochid Kartanegara, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah;“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”. Kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara aquo adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas