Home Sulteng

Dinas KIPS Kelola Anggaran KPID

DINAS KIPS - Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Kartini Palu. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Faridah Lamarauna, mengungkapkan mulai tahun ini pihaknya mendapat amanat mengelola anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng.

Faridah menjelaskan hal ini sesuai regulasi mewajibkan seluruh pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam bentuk dana hibah semunya dilekatkan di perangkat daerah teknis yang memiliki kesamaan tugas dan fungsi (tusi).

“Karena tusi KPID memiliki kesamaan dengan Dinas KIPS Provinsi, maka pengelolaan keuangan dilakukan oleh kami,” ungkap Faridah saat menerima kunjungan Komisioner KPID Sulteng di Palu, Selasa, 2 Maret 2021.

Faridah sangat mengharapkan adanya komunikasi yang harmonis dan saling terbuka dengan para komisioner KPID. Komunikasi dimaksud jika sekiranya ada hambatan dalam proses keuangan.

“Ayo, teman-teman komisioner untuk saling terbuka jika ada hambatan-hambatan dalam proses pencairan anggaran KPID yang sekiranya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Saya pasti siap untuk membantu asalkan tidak menyalahi aturan dan ketentuan,” tandas Faridah.

Diketahui, kunjungan komisioner KPID dipimpin langsung oleh Ketuanya Harry Aziz, didampingi para komisioner lainnya yakni Abdullah, Nurdiana Lembah, Masbait Lesnusa, Retno Ayuningtyas, dan Abdul Chair.

Dalam kunjungan tersebut, Harry menjelaskan bahwa KPID merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk melalui Undang-undang Nomer 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia.

“Mewujudkan hal tersebut KPID memiliki tugas dan kewajiban salah satunya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia,” ucap Harry.

Harry menjelaskan untuk tahun 2021, kegiatan penyiaran akan lebih banyak difokuskan pada penanggulangan penyebaran berita hoaks dan kampanye literasi digital.

“Ini sebagai upaya agar pengetahuan dan kecakapan masyarakat untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan untuk menerima dan memanfaatkan informasi yang diterima serta memanfaatkannya secara sehat dan bijakinformasi tersebut dalam interaksi kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas