Home Nasional

MUI Palu Apresiasi Jokowi Cabut Perpres Miras

15
Prof. Zainal Abidin. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Prof Dr KH Zainal Abidin MAg, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Perpres 10/2021 terkait investasi minuman keras (miras).

“Bapak Presiden tentu sangat menghargai dan menghormati aspirasi umat Islam, karena tentu sudah disampaikan melalui jalur-jalur yang benar, sehingga pemerintah tentu melihat bahwa apa yang disampaikan umat beragama bukan hanya umat Islam, menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Prof Zainal, saat dihubungi Metrosulawesi, Selasa, 2 Maret 2021.

Artinya kata Zainal, pemerintah sangat peduli dan mendengar aspirasi umat beragama, sehingga hal ini perlu diberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah. Walaupun perpresnya belum lama dikeluarkan, tetapi ini karena keinginan umat beragama, aspirasi dari kehidupan demokasi, sehingga pemerintah melihat bahwa perlu mencabut sebagian dari Perpres itu khususnya terkait dengan bidang usaha investasi miras.

MUI Pusat juga mangapresiasi langkah Presiden tersebut.

“Tanggung jawab kepemimpinan adalah mewujudkan kemaslahatan publik dan mendengarkan aspirasi publik. Langkah Presiden perlu diapresiasi,” kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh dalam keterangannya.

Dia menilai Jokowi melakukan langkah sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Menurutnya, pencabutan lampiran soal investasi miras menjadi langkah mewujudkan kemaslahatan publik.

“Sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban amanah untuk wujudkan kemaslahatan publik,” ucapnya.

Sebelumnya, Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal usaha miras menuai kontroversi.

Prof Zainal mengatakan dengan adanya Perpres tersebut MUI khawatir kedepan tidak ada jaminan daerah-daerah yang tidak boleh dimasuki awalnya aman, ternyata juga tidak aman. Artinya tidak ada jaminan bahwa investasi ini hanya bergerak di empat wilayah itu.

“Selain itu juga pertimbangan kita bahwa negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam, tentu kita juga menghormati dan menghargai bagaimana umat Islam, sehingga kita berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap Perpres tersebut, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian kepada umat beragama,” katanya.

Menurut Ketua FKUB Sulteng itu, berdasarkan pengalaman selama ini bahwa berbagai kejadian tindak kriminal maupun hal-hal lain, itu biasanya ditimbulkan oleh atau diawal dari minuman keras.

“Sehingga jika minuman keras ini menjadi legal atau diterima tentu sangat disayangkan sekali, dapat menimbulkan atau memicu pertengkaran, karena biasa kekacauan itu diawali dari minuman keras, anak-anak muda kita cepat tersingung sehingga terjadi pertikaian atau perkelahian,” ujarnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas