Home Donggala

DLH Donggala Akui PT PMB Melanggar

17
MELANGGAR - DLH Donggala menyatakan aktivitas tambang PT PMB di Dusun Pangga Kelurahan Kabonga Besar melanggar. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hermanto menegaskan pihaknya tidak menutup mata pada persoalan tambang yang menjadi polemik.

“Saya sejak terjadi longsor besar sudah berada di lokasi tambang PT PMB,” kata Hermanto mengawali perbincangan di kantornya, Selasa (2/3/2021).

Dijelaskannya, sewaktu mendatangi PT PMB pihaknya membawa dokumen kelengkapan aktivitas tambang milik PT PMB. Hasilnya ada kegiatan yang dilakukan perusahaan itu tidak sesuai dokumen lingkungan (doklin). Contoh, kata dia jarak badan jalan ke lokasi tambang harus 200 meter, tetapi tidak sesuai faktanya. Kemudian TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri) jika merujuk ke dokumen harusnya, 25X 40 meter, tapi fakatanya hampir 100 meter.

Hanya saja DLH tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut.

“Tapi kami sudah memberitahukan ke ESDM provinsi terkait persoalan ini,” katanya.

Hermanto. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

“Melanggar semua, waktu longsor besar saya di TKP, ada dugaan PT PMB melakukan kegiatan tidak berdasarkan dokumen lingkungan yang ada, kami sudah melaporkan hal ini ke ESDM provinsi, dan pihak ESDM sudah keluarkan rekomendasi salah satunya itu menghentikan aktivitas tambang PT PMB,” jelasnya.

Hermanto menegaskan, jika merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW, lokasi PT PMB masuk dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Iya benar, Kelurahan Kabongan besar itu masuk dalam kawasan RTH. Dalam aturannya kawasan RTH tidak boleh ada aktivitas tambang,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa hari lalu longsor besar terjadi di wilayah Dusun Pangga Kelurahan Kabonga Besar, atau tepatnya di lokasi galian C milik PT Perdana Matra Bumi (PMB).

Longsor menyebabkan seluruh badan jalan Trans Palu-Donggala tertutup material. PT PMB diduga menjadi penyebab utama terjadinya longsor besar itu.

Fraksi Nasdem Usul Bikin Perda

Moh Taufik. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

SEMENTARA itu, menyikapi pemberitaan pengelolaan tambang di wilayah hijau, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Donggala Muh Taufik mengusulkan membuat perda inisiatif untuk menyelesaikan persoalan ruang tata kelola pertambangan di Donggala.

“Kalau sudah ada perda RTRW seyogyanya untuk direvisi, tetapi kalau belum ada ya harus dibuat, dan Fraksi Nasdem mengusulkan membuat perda inisiatif,” katanya ditemui di kantornya, Selasa (2/3/2021).

Ia menjelaskan Perda RTRW memang pernah akan dilakukan pembahasan, tetapi seiring waktu berjalan pemda belum memasukan lagi ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Selain itu, kata politisi asal Wani ini dalam proses pembuatan perda RTRW ini harus melibatkan unsur penyelenggara pemerintah daerah, tujuannya menghasilkan perda tata ruang yang bermanfaat.

“Seingatku kemarin memang ada rencana Perda Tata Ruang akan dibahas, tapi sampai saat ini belum ada, kita menunggu dari pemda cuma sampai saat ini perda tata ruang belum ada. Padahal perda tata ruang ini sangat penting,” sebutnya.

“Pembuatan perda tata ruang dewan tidak bisa bekerja sendiri, perlu diskusi dan telaah akademik, sebelum dituangkan dalam naskah,” tuturnya.

Sebelumnya, mantan anggota DPRD Donggala Namrud Mado menyebutkan bahwa lokasi PT PMB masuk dalam jalur hijau Donggala.

“Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada waktu itu telah disepakati bahwa jalur tambang hanya sampai pada wilayah lima Loli,” kata Namrud.

Sedangkan wilayah Pangga Kelurahan Kabonga adalah jalur hijau.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas