Home Palu

Status Hutan Kota akan Dievaluasi

PIMPIN RAPAT - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid saat memimpin Rapat Program Kerja di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Senin siang, 1 Maret 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Yusuf Bj)

Palu, Metrosulawesi.id – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memimpin langsung Rapat Program Kerja di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Senin siang, 1 Maret 2021. Turut hadir dalam rapat ini Wakil Wali Kota Palu, dr. Reny Lamadjido, Sekretaris Kota Palu, Asri, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Palu.

Awal rapat tersebut, Wali Kota Hadianto memaparkan tujuh program kerjanya dalam membangun Kota Palu. Pada kesempatan itu juga, Hadianto meminta seluruh pekerjaan bermasalah tahun lalu untuk diaudit.

“Saya mau pekerjaan-pekerjaan yang meninggalkan masalah tahun kemarin, itu saya minta diaudit. Kemudian pekerjaan yang terhubung dengan tahun ini, itu juga saya minta diaudit. Karena saya tidak ingin terima bahan yang bermasalah,” kata Hadianto saat berdialog dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu pada rapat tersebut.

Termasuk juga, kata Hadianto, kepemilikan tanah dan pemanfaatan Hutan Kota.

“Hutan Kota itukan bukan tanah kita (Pemkot Palu), itu pinjam pakai. Kita buang puluhan miliar disitu, bagus kalau Pemprov Sulteng kasih ke kita, tapi kalau Pemprov Sulteng kembali ambil itu tanah, itu uang kesana semua. Saya tidak tahu dasarnya bagaimana,” ungkapnya.

Hadianto mengatakan pihaknya juga mendengar bahwa ada pengelola di Hutan Kota tersebut. “Ini semua saya minta dievaluasi,” tegasnya.

“Apalagi informasinya, maaf kalau ada yang tersinggung, tapi kalau tersinggung tidak apa-apa. Apalagi Hutan Kota ditengarai semuanya punya pejabat. Kalau semua ruang disitu (Hutan Kota) milik pejabat, dimana tempatnya masyarakat kita kasihan,” ungkapnya.

“Kalau kita pejabat ini masuk ke ranah itu, sudah pasti masyarakat kecil tidak bisa bersaing dengan kita. Harusnya kita masuk ke ranah dimana kita bisa mencari orang yang bisa bersaing dengan kita. Apalagi kemarin ada surat dari Pak Gubernur terkait hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian pinjam pakai, jadi ini ngeri,” ungkapnya lagi.

Bayangkan, kata Hadianto, jika uang yang puluhan miliar dipakai untuk pembangunan Hutan Kota itu dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya.

“Bayangkan jika uang yang puluhan miliar itu dipakai untuk kebutuhan kita, misalnya bangun kantor, dan itu lebih bermanfaat.  Atau kita pergunakan untuk bebaskan tanah untuk Perpustakaan Kota Palu. Kita ini jangan selalu berpikir tanah hibah, hibah, dan hibah. Akhirnya karena kita berpikir terus soal hibah sehingga aset Pemerintah Kota Palu tidak bertambah,” jelasnya.

Hadianto menegaskan, Pemerintah Kota Palu berupaya untuk bisa membeli, jangan hanya merampas HGB.

“Berharap berapa ratus dari HGB, salah kita, tidak cermat. Berpikir tinggal minta lahan di provinsi. Sama halnya kalau kita ingin melakukan penertiban parkir di Kota Palu, kita harus siap melakukan pembebasan lahan untuk parkir. Tetapi ketika kita bebaskan, maka orang yang parkir disitu harus bayar ke kita, akhirnya kita ada pemasukan,” jelasnya.

Misalnya, kata Hadianto, aset-aset Kabupaten Donggala yang ada di Kota Palu, jika Bupati Donggala, Kasman Lassa menawarkan untuk membeli aset tersebut, Pemkot Palu akan berupaya membelinya.

“Sama dengan aset-aset Donggala yang ada di Kota Palu ini. Misalnya Pak Kasman Lassa bilang bayar sekian, Rp100 juta atau Rp200 juta, kita bayar. Dari pada membangun dengan anggaran puluhan miliar yang tanahnya jelas bukan kita punya,” tegasnya.

“Kenapa tidak kita lakukan komunikasi terbuka dengan Bupati Donggala, kalau puluhan miliar itu kita bebaskan semua aset Donggala yang ada di Kota Palu, itu luar biasa. Aset itu akan jadi milik kita, aset yang jelas buat kita. Makanya semua hal itu saya minta diaudit,” tegasnya.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas