Home Nasional

Kontribusi Kecil, Lebih Banyak Mudaratnya

17
BERI KETERANGAN - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar secara pribadi tegas menolak izin investasi untuk industri miras. (Foto: Antara)
  • Ketua MUI Kota Palu Akan Rapatkan “Izin Industri Miras”

Palu, Metrosulawesi.id – Keputusan pemerintah membuka keran investasi untuk minuman beralkohol (minol) alias minuman keras (miras) menuai protes dari sejumlah kalangan. Meski ada juga yang sependapat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag, belum mau memberikan tanggapannya. Dia mengaku akan membahasnya dulu di internal MUI Kota Palu sebelum mempublis pendapat MUI Kota Palu ke media.

“Saya diskusikan dulu dengan kawan-kawan. Kebetulan malam ini saya ada rapat. Nanti besok tolong telepon lagi,” kata Zainal saat dihubungi Metrosulawesi, Senin 1 Maret 2021.

Terpisah, Ketua MUI, KH Miftachul Akhyar mengatakan, secara pribadi dirinya tak sepakat dengan kebijakan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil.

Menurutnya, miras adalah minuman yang telah diharamkan oleh semua ajaran agama karena memiliki dampak dan efek samping buruk.

“Wong miras itu sudah diharamkan semua agama. Agama itu mengharamkan,” kata Miftcahul saat ditemui di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Senin 1 Maret 2021.

Ia mencontohkan bagaimana efek samping miras yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dampak negatifnya adalah kerusakan mental, hingga tata cara hidup.

“Banyak kerusakan-kerusakan yang dialami, kerusakan mental, kerusakan tata cara hidup, tata krama. Papua saja mengharamkan,” ucapnya.

Miftcahul mengatakan demikian sebagai pendapat pribadi. Dia menyebut MUI masih akan segera menggelar rapat untuk merespons kebijakan pemerintah tersebut.

“Nanti akan ada rapat di MUI tentang masalah kepres ini. Karena walaupun kita punya pendapat pribadi tapi nanti kita bawa ke rapat,” ujarnya.

Dalam rapat nanti pihaknya akan menimbang investasi miras ini dari berbagai sisi. Respons resmi MUI, kata Miftcahul, akan segera diketahui dalam dua atau tiga hari ke depan.

“Jadi yang kemarin-kemarin ada atas nama MUI, itu bersifat pribadi, belum sebuah lembaga. Paling dua tiga hari lah nanti ada putusan,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri miras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021 seperti dikutip, Kamis (25/2).

Menanggapi investasi miras tersebut, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai dampak terhadap ekonomi masyarakat di daerah tujuan investasi sebenarnya kecil.

Namun, efek negatifnya atau mudaratnya justru lebih besar ke depannya karena penjualannya diperkirakan menyasar ke seluruh Indonesia.

Selain itu, kontribusi cukai dari minuman beralkohol relatif kecil. Kementerian Keuangan mencatat sumbangan pendapatan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp250 miliar atau minus 15,18 persen secara tahunan (yoy) per Januari 2021 lalu.

“Meskipun basis produksinya di beberapa daerah, tentu penjualannya sulit diatur hanya di daerah tersebut. Pastinya pertimbangan investor adalah pasar minuman beralkohol dalam negeri,” tuturnya.

Bhima juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan rencana pemerintah mengembangkan investasi di sektor halal.

Dalam jangka panjang, ia memperkirakan kebijakan tersebut juga berisiko bagi kesehatan masyarakat dan mengakibatkan gejolak sosial, terlebih apabila masyarakat menolak kedatangan investasi miras.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan merevisi aturan tersebut. Secara umum, ia menilai lebih banyak dampak negatif ketimbang positif dari investasi tersebut.

Seperti diketahui, Pemerintah telah memutuskan membuka investasi untuk miras. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. (del/bs)

Ayo tulis komentar cerdas