Home Artikel / Opini

Hadinomic: Tantangan dalam Pembangunan Kota Palu

16
Dr Ahlis Djirimu. (Foto: Istimewa)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu *)

PADA Jum’at, 26 Februari 2021, pasangan Hadianto Rasyid dan Reny Lamadjido dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu periode 2021-2024. Penduduk Kota Palu menaruh harapan besar pada pasangan pemimpin kota berlatar belakang politisi-pengusaha dan pensiunan birokrat kesehatan. Cita-cita Hadianto menuju DN 1 A terlihat sejak pilkada periode 2016-2021, walaupun saat itu yang urutan nomor 2, Hadi-Wiwik berada di urutan kedua perolehan suara menjadi kemenangan yang tertunda.

Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh pasangan pemimpin Kota Palu ini adalah, pertama, adanya warisan peningkatan angka kemiskinan Kota Palu yang ditinggalkan pemimpin Kota Palu periode 2016-2021. Selama periode tersebut, angka kemiskinan meningkat dari 26,24 ribu jiwa di Tahun 2016 menjadi 26,89 ribu jiwa di Tahun 2020. Memang periode yang lalu, angka kemiskinan menurun pada Tahun 2017 sebesar 25,49 ribu jiwa dan 25,26 ribu jiwa pada 2018. Namun, penurunan ini, bukan karena adanya program anti kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Kota Palu berbasis budaya, tetapi lebih karena adanya bencana 28S2018. Apalagi pemerintahan sebelumnya secara relatif kurang memperhatikan implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu. Apalah arti sebuah Perda, tanpa implementasi. Di Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Palu berada pada urutan ketujuh terbanyak di bawah Kabupaten Tojo Una-Una yang mencapai 24,43 ribu jiwa. Pada sisi persentase angka kemiskinan, Kota Palu mempunyai angka menurun dari 7,06 persen menjadi 6,80 persen. Sayangnya, adanya pertambahan penduduk miskin sebanyak 650 jiwa pada periode 2016-2020 menghapus usaha program anti kemiskinan tanpa adanya antisipasi bertambahnya penduduk miskin di masa pandemi covid-19. Demikian pula persentase penurunan angka kemiskinan menjadi tambahan penurunan paling kecil di Sulteng hanya 0,26 persen ketimbang Kabupaten Sigi mencapai 0,31 persen. Tambahan Penurunan ini menunjukkan bahwa Kota Palu menuju tingkat kemiskinan alamiah sehingga membutuhkan usaha luar biasa dari strategi solusi dari sebelumnya. Sebaliknya, pemerintahan Kota Palu periode 2016-2021 meninggalkan warisan positif pada kemiskinan berupa Angka Kedalaman Kemiskinan (P1) yang menurun dari 1,19 poin pada 2016 menjadi 0,97 poin pada 2020 yang berarti baik penduduk miskin maupun rumah tangga miskin (RTM) yang terjerembab ke dasar kemiskinan semakin berkurang. Demikian pula Angka Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,32 poin pada 2016 menjadi 0,22 poin pada 2020. Hal ini bermakna bahwa ketimpangan antar sesama RTM di Kota Palu semakin menyempit.

Kedua, pasangan Hadi-Reny menerima warisan kenaikan angka pengangguran tertinggi di Sulteng. Betapa tidak, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palu meningkat dari 8,32 persen pada Tahun 2015 menjadi 8,38 persen di Tahun 2020, walaupun dalam periode tersebut, menurun hingga 5,81 persen pada 2018. Peningkatan angka pengangguran ini merupakan konsekuensi dari daya tarik kota dan dampak dari bencana ganda yang dialami oleh Kota Palu yakni bencana alam 28S2018 dan bencana non alam pandemi Covid-19.

Ketiga, pasangan Walkot/Wawalkot Hadi-Reny menerima pekerjaan rumah berupa rumah tangga miskin perempuan (RTP) mencapai 2.696 RT yang tersebar pada delapan kecamatan. Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menjadikan RTP sasaran tepat dalam program anti kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, berbagai riset menunjukkan bahwa program anti kemiskinan lebih banyak berhasil pada kelompok RTP ketimbang RTM kepala keluarga laki-laki.

Keempat, pasangan ini menerima kinerja pembangunan manusia berupa Rata-rata Lama sekolah (RLS) terlama di Sulteng yakni mencapai 11,61 tahun di Tahun 2020, meningkat dari 11,25 tahun di Tahun 2016. Selain itu, angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Palu mencapai 71,04 tahun pada 2020 meningkat dari 67,94 tahun pada 2015. Namun, angka UHH tersebut berada di bawah angka UHH Kabupaten Poso mencapai 71,18 tahun.

Kelima, pasangan ini menerima kinerja pembangunan lain berupa angka stunting menurun dari 1.976 balita stunting pada 2019 atau 17,9 persen dari total balita yang terentry sebesar 11.024 balita menjadi 1.413 balita stunting atau 14 persen dari 10.066 jiwa balita terentry menurut data bersumber dari e-Pelaporan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2019 dan 2020 yang setiap bulan dimuktahirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng melalui puskesmas.

Keenam, pada sisi fiskal, Kapasitas Fiskal Kota Palu berada pada angka 2,26 poin pada 2019 atau kategori “Sangat Tinggi”. Sayangnya minim menyentuh akar kemiskinan masyarakat pada sisi Pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun ekonomi. Hal ini berarti, walaupun kapasitas fiskal tinggi, alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih minim. Dalam konteks pendidikan, hasil dua riset bapak Asep Mahfudz di Kota Palu menemukan bahwa dari 20 persen alokasi anggaran pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menunjukkan bahwa hanya 7 persen yang bersentuhan langsung menopang Pendidikan masyarakat miskin seperti beasiswa, program retrieval yang lebih mendorong perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa Pemimpin Kota Palu periode 2021-2024 patut menempuh berbagai macam strategi yakni pertama, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan asli daerah (PAD). Penulis pernah menghitung, setiap tahun Pajak Daerah meningkat 20 persen sedangkan Retribusi Daerah meningkat sebesar 28 persen. Hal ini masuk akal karena PAD merupakan fungsi dari pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka ketika perekonomian bergeliat, Bapenda Kota Palu patut menetapkan target optimis karena seiring dengan pertambahan penduduk, unit usaha juga bertambah. Apakah kafe-kafe yang menjamur di Kota Palu, depot air minum isi ulang, hotel wallet sudah diperhitungkan? Proyeksi pendapatan oleh Bapenda periode 2016-2021 yang menghitung trend negatif di saat PDRB meningkat merupakan ketidakpahaman mendasar dan tidak dapat diterima oleh logika ilmu apapun. Saat ini, setelah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berupa adanya PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi-UMKM, PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Mendukung Usaha, PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Kemudahan Berusaha di daerah menjadi pintu masuk dalam meningkatkan kreativitas penciptaan lapangan kerja di Kota Palu. Adanya fasilitas regulasi tersebut dapat menciptakan diversifikasi usaha. Usaha ini juga tentunya memperhitungkan adanya 100 UMKM yang menemui kesulitan selama masa pandemi Covid-19 dan 5.388 orang yang dirumahkan di Kota Palu dan 70 orang yang diPHK sebagai dampak Covid-19.

Kedua, Pemerintah Kota Palu periode 2021-2024 patut menggunakan kelompok perencana yang mumpuni pada Bappeda sehingga mempunyai persamaan pola pikir dan pola tindak Bersama Bapenda dan BPKAD. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Kota Palu mempunyai dokumen Perencanaan seperti RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, KAK, KUA-PPAS? Pertanyaannya berada pada seputaran ada atau tidak dokumen tersebut? Apakah dokumen tersebut layak dari sisi sasaran, mutu, keselarasan antar dokumen, tertib administrasi keuangan maupun implementatif. Adanya fenomena di mana pemimpinnya bertugas membedah dokumen perencanaan dan penganggaran sebenarnya menggambarkan ketidaktahuan bahwa tindakan tersebut telah mengambil tugas Sekretaris Kota sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kota Palu membutuhkan perencana yang visioner.

Ketiga, berbagai macam program anti kemiskinan yang dijalankan selama periode 2016-2021 secara relatif dapat dikatakan gagal. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan angka kemiskinan. Usaha menjalankan program anti kemiskinan saat ini sepatutnya bertumpu pada rumah tangga miskin (RTM) sasaran dan penguatan kelembagaan. Pemerintah Kota Palu dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi periode 2021-2024 terutama berbagi peran menjalankan program anti kemiskinan seperti berbagi peran pemberian beasiswa pada anak usia sekolah asal RTM pada kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Pemerintah Provinsi Sulteng dapat memberikan beasiswa pada anak penyintas, RTM, RTP usia SLTA, maka sepatutnya Pemerintah Kota Palu memberikan dukungan pada usia PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs. Program Retrieval yakni menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia sekolah yang putus di tengah jalan karena alasan ekonomi. Adanya program-program perlindungan sosial dan bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat hendaknya diikuti pula oleh Program Padat Karya desil 1,2, 3, 4 yang lebih menekankan pada penguatan kelembagaan ekonomi baik berupa padat karya RTP, reaktivasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang pernah dijalankan, Padat Karya Penyintas, Program Pemberdayaan Berbasis Pesantren dan Panti Asuhan, Bantuan Langsung Tunai UMKM, maupun BLT RTP. Optimalisasi lahan usaha sepanjang sisi kiri jalan menuju bandara Mutiara Sis Aladjufri dapat menjadi sentra souvenir dan kuliner bagi penguatan kelembagaan UMKM yang saat ini mendapat ujian berat.

Last but not least, kita tidak dapat melupakan para penyintas alumni 28S2018 dan. Program Padat Karya Penyintas dan kepastian hukum hunian tetap mereka, solusi kejiwaan bagi yang mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD) akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng periode 2021-2024 sebagai manifestasi pemenuhan janji politik.

(*Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas