Home Sulteng

DTKS Akan Diperbarui Empat Kali

23
Ridwan Mumu. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulteng, H Ridwan Mumu, mengungkapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diperbarui sebanyak empat kali dalam tahun ini.

“Tahun-tahun kemarin pembaruan DTKS dua kali saja dalam setahun, sekarang menjadi empat kali,” ungkap Ridwan, Minggu, 28 Februari 2021.

Diketahui, DTKS sendiri merupakan data yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dari DTKS ditetapkan penerima berbagai bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saat ini, masyarakat prasejahtera yang terdaftar dalam DTKS Sulteng sekitar 314.263 rumah tangga.

Ridwan menjelaskan pembaruan DTKS dilakukan menjadi empat kali bertujuan agar data PPKS dan PSKS update (terbaru). Direncanakan pengumuman hasil pembaruan DTKS akan dilakukan per-triwulan. Hal ini dilakukan agar yang tidak berhak lagi penerima bantuan diganti. Sebaliknya, yang harusnya berhak mendapatkan bantuan dimasukkan ke DTKS.

Selain itu, pembaruan DTKS merupakan upaya agar pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin bisa lebih tepat sasaran dan efektif sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Misalnya ada yang data ganda harus dikeluarkan, yang meninggal diganti, dan sudah tidak pantas dikeluarkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, prosedur pendataan untuk DTKS sangat ketat, dimulai dari pendataan masyarakat miskin berbasis kepala keluarga (KK) oleh RT setempat. Lalu, data tersebut dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan untuk dibahas dan ditandatangani oleh pihak yang bermusyawarah.

Selanjutnya, data hasil musyawarah tersebut diberikan ke Dinsos kabupaten dan kota untuk dikirim secara online ke Kementerian Sosial. Setelah diverifikasi oleh kementerian, data lalu diberikan ke Dinsos Provinsi. Menurut Ridwan, DTKS sangat penting, karena menyangkut keakuratan pemberian bansos kepada masyarakat.

“Sekarang ini sesuai dengan edaran dari KPK, bahwa semua bantuan sosial dalam bentuk apapun yang diberikan oleh siapapun atau lembaga apapun kepada masyarakat, harus mengacu DTKS,” pungkas mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng itu.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas