Home Hukum & Kriminal

Lurah Tondo Terseret Korupsi SKPT di Lahan Untad

14
Zaufi Amri. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)

Palu, Metrosulawesi.id – Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) termasuk Surat Penyerahan Tanah (SPT) di atas tanah milik Universitas Tadulako (Untad) akan sidangkan di Pengadilan Tipikor Palu, Kamis 25 Februari 2021.

“Perkaranya dilimpahkan sejak tanggal 17 Februari 2021. Teregister dengan nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal,” ungkap Humas pada PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri SH saat dikonfirmasi, Selasa 23 Februari 2021.

Perkara dugaan korupsi ini, menyeret Lurah Tondo, Kecamatan Mantikulore, berinisial AL.

Zaufi mengatakan, majelis hakim yang akan menyidangkan perkara dugaan korupsi itu dipimpin Muhamma Djamir SH MH, yang juga merupakan Wakil Ketua PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu. Muhammad Djamir didampingi dua hakim anggota Darmansyah SHMH, dan Bonifasius SH.

“Majelis hakimnya telah menetapkan jadwal sidang perdana itu pada tanggal Kamis, 25 Februari 2021,” jelas Zauufi.

Dalam perkara dugaan korupsi ini, AL, didakwa dengan dakwaan alternatif ke satu pasal 3 atau kedua pasal 5 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Data Metrosulawesi, kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait penerbitan sejumlah SKPT termasuk SPT di atas lokasi tanah milik Universitas Tadulako (Untad) yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
Lokasi yang dimaksud terletak di sebelah Selatan dari lokasi perkuliahan Untad saat ini. Lokasi dengan luas 48,40 Ha itu, resmi menjadi milik Untad sejak tahun 1993, sebagaimana bukti dokumen Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1993.

Kasus ini, berawal pada tahun 1982 Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Tengah, mengeluarkan Keputusan No. DA.30/HP/DGL/11/82 tanggal 20 Agustus 1982, atas bidang tanah yang terletak di Desa Tondo, Kecamatan Mantikulore (Dulu Palu Timur), Kota Palu, kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk dimanfaatkan dan dipakai guna menunjang kegiatan pendidikan. Untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, serta agar dapat membuktikan sebagai pemegang alas hak bidang tanah, Keputusan Gubernur tersebut didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten Donggala kala itu.

Berdasarkan pendaftaran itu diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta Tanggal 21 Agustus 1982. Selanjutnya pada tahun 1993, sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dipecah menjadi tiga bidang yang terdiri dari, Sertifikat Hak Pakai No. 4 seluas 30, 00 Ha, Sertifikat Hak Pakai No. 5 seluas 48,40 Ha (Tanah Yang Menjadi Permasalahan), kemudian Sertifikat Hak Pakai No.6 seluas 171,60 Ha. Ketiga sertifikat itu diterbitkan tanggal 25 Mei 1993. Sertifikat Hak Pakai No.5 seluas 48,40 Ha tersebut telah pula tercatat dalam SIMAK BMN Universitas Tadulako, sesuai dengan dokumen kepemilikan dan memiliki Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 2.

Selanjutnya dalam perjalanannya pada tahun 2002 sampai 2004 di atas tanah tersebut telah terbit sejumlah SKPT atas nama warga termasuk SPT yang diterbitkan oleh lurah di era itu, termasuk camat. Di antaranya SKPT atas nama Turusi, Yalimpae, Ahmad L Paido, Amran, yang ditandatangani Djois Tayeb selaku lurah serta Drs Darman Pidja selaku Camat Palu Timur kala itu, serta Surat Penyerahan Tanah dari Abdullah A Djibran kepada Winiar Ratana Kamdani (Istri Hidayat Lamakarate. MSi), yang ditandatangani Drs Mohammad Hidayat selaku Camat Palu Timur kala itu, seluruhnya berada di atas tanah SHP No.5 seluas 48,40 Ha yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1993, atas nama Universitas Tadulako.

Reporter: Sudirman
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas