Home Palu

Dieksekusi Pengadilan, Kini Menumpang Pondok di Tanah Orang

31
KORBAN EKSEKUSI - Mashimin Laimaju (kanan) foto bersama kuasa hukumnya Mohammad Ridwan SH di depan pondok rewot. Mashimin jadi korban eksekusi tanah. (Foto: Metrosulawesi/ Udin Salim)
  • Cerita Mashimin Laimaju, Warga Tondo Yang Tergusur dari Tanahnya

Mashimin Laimaju, warga Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore ini terpaksa tinggal menumpang di tanah milik orang setelah rumahnya digusur paksa oleh Pengadilan Negeri Palu beberapa waktu lalu. Padahal dia adalah salah satu ahli waris dari sebidang tanah seluas 3.000 meter persegi yang digusur paksa karena sebuah putusan hukum. Berikut laporan lengkapnya.

Laporan: PATARUDDIN

UNTUNG ada tetangga yang memberi tumpangan tanah untuk dibangukan pondok buat tinggal. Kalau tidak, saya tidak tahu mau tingga di mana lagi,” kata Mashimin Laimaju kepada Metrosulawesi saat ditemui di pondok kecilnya, Senin 22 Februari 2021.

Di pondok seluas kurang lebih empat kali tiga setengah meter itu, Mashimin menghabiskan hari-harinya. Pondok itu sama sekali tidak layak untuk dijadikan sebuah tempat tinggal.

“Mau diapa lagi. Kalau tidak di sini, mau tinggal di mana lagi. Untung pemilik tanah memberi izin mendirikan pondok di sini,” kata Mashimin.

Mashimin adalah satu dari lima bersaudara. Ayahnya Laimaju sudah lama meninggal. Dia dan beberapa saudaranya adalah ahli waris dari tanah seluas lebih dari 3.600 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Lokasi tersebut berada persis di pinggir Jalan Trans Sulawesi.

Mashimin pun kemudian menceritakan bagaimana awalnya tanah peninggalan orangtuanya itu menjadi sengketa. Tanah itu katanya, menjadi jaminan kredit oleh saudaranya bernama Thalib. Kala itu, Thalib tak mampu membayar cicilan kredit, hingga akhirnya bank menyita tanah itu dan melelangnya.

Yang jadi persoalan kata Mashimin, yang menjadi jaminan kredit itu bukanlah lokasi keseluruhan. Yang dijadikan jaminan oleh Thalib, hanyalah seluas lebih 1.198 meter persegi.

“Tanah yang dijadikan jaminan itu berada di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah utara tidak dijadikan jaminan. Tapi anehnya, semuanya dieksekusi oleh pengadilan. Rumah saya dibongkar,” kata Mashimin sambil menunjuk bekas rumahnya.

Moh Ridwan SH, advokat yang mendampingi Mashimin saat ini, mengaku akan memperjuangkan hak-hak Mashim tersebut.

“Inilah akibatnya kalau hukum hanya dilihat seperti kaca mata kuda,” kata Ridwan.

Ridwan membenarkan kasus itu berawal dari sebuah kasus kredit macet yang kemudian dilelang oleh bank. Yang dilelang itu adalah tanah seluas 1.198 meter persegi.

“Jadi yang berhak diambil oleh Iwan Tedi itu adalah yang 1.198 bukan seluruhnya 3.600 meter persegi. Pengadilan keliru mengeksekusi,” kata Ridwan.

Atas dasar hasil lelang itu kata Ridwan, pemenang lelang kemudian membuatkan sertifikat atas tanah itu seluas 3.600 meter.

“Untuk memuluskan itu, pak Iwan Tedi kemudian menggugat Mashimin dan ponakannya. Padahal tidak ada kaitan hukum antara pemenang lelang dengan ponakannya,” jelas Ridwan.

Ridwan mengatakan, pihaknya akan menyurat meminta klarifikasi kepada pemenang lelang Iwan Tedi melalui kuasa hukumnya.

Dikuasai Iwan Tedi

Tiga objek tanah yang berada di kelurahan Tondo, kecamatan Mantikulore, yang telah dikuasai atau dimiliki Iwan Teddy dari pemilik awalnya Naftali Marwoto (alm) dan Mashimin Laimaju, proses perolehannya semua telah berdasarkan risalah lelang, dan diantara risalah lelang itu telah pula dikuatkan dengan putusan pengadilan serta berita acara eksekusi. Demikian ditegaska Dr Muslim Mamulai SH MH, kuasa hukum Iwan Teddy yang dulu sempat berperkara di PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu melawan para pemilik tanah.

Muslim menguraikan, tanah itu, SHM No. 42 seluas 3.605 meter2, dan SHM No.84 dengan luas 1.250 meter2. Tanah itu awalnya dijaminkan Naftalib Marwoto di Bank, saat dijaminkan tanah dengan SHM No.42 seluas 3.605 meter2 dipecah sehingga melahirkan AJB No.21 dengan luas 1.198 meter2, sehingga sisa tanah SHM no.42 menjadi seluas 2.407 meter2,

“Dalam perjalanannya, jaminan kredit itu mengalami kemacetan. Akhirnya, dikuasai bank kemudian dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses lelang itu kemudian dimenangkan klien kami Iwan Teddy selanjutnya dilakukan eksekusi,” kata Muslim Mamulai.

Lanjut Muslim Mamulai, proses eksekusi dilakukan berdasarkan risalah lelang. Untuk SHM no.84 dengan luas 1.250 meter2, proses eksekusinya berjalan lancar tanpa ada sekat, hanya berdasarkan risalah lelang. Namun untuk SHM no.42 dan AJB no.21, meski telah ada risalah lelang, oleh Naftalib Marwoto dan Mashimin Laimaju, masih mengklaim bahwa di tanah itu masih terdapat bagiannya.

“Padahal semua tanah itu, adalah yang awal mereka jaminkan semua dan telah dilelang. Karena mereka bertahan dengan dalil demikian, berdasarkan risalah lelang, klien kami melakukan gugatan di PN Palu untuk penetapan eksekusi tanah dengan SHM no.42 dan AJB No.21 tersebut,” sebut Muslim.

Dalam proses dipengadilan dua gugatan perdata pun diajukan di PN Palu, pada tahun 2006 dan pada tahun 2010, terhadap masing-masing tanah tersebut. Hasilnya putusan pengadilan memenangkan Iwan Teddy, tanah itupun di eksekusi.

“Proses eksekusinya juga berdasarkan berita acara eksekusi, dan berlangsung lancar. Setelah memiliki, klien kami memohonkan kembali agar SHM no 42 seluas 3.605 meter2, yang telah dipecah menjadi AJB No 21 seluas 1.198 meter2, dan tersisa menjadi 2.407 meter2, itu kemudian dikembalikan ke awalnya yakni SHM no 42 dengan luas 3.605 meter2,” tandas Muslim.

Ayo tulis komentar cerdas