Home Hukum & Kriminal

Napi Asimilasi Tambah 100 Orang

11
Muh Syahrir Azis. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Palu, Muh Syahrir Azis, mengungkapkan program asimilasi yang digagas Kemenkumham RI diperpanjang. Awal tahun 2021, sebanyak 100 narapidana (napi) lebih dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di daerah ini sudah mendapat asimilasi.

“Dari Januari sampai Februari ini sudah ada sekitar 100 napi dapat asimilasi,” ungkapnya kepada Metrosulawesi, Senin, 22 Februari 2021.

Diketahui, program asimilasi dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona (Covid-19) di Lapas, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perpanjangan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Aturan tersebut merupakan pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Tapi tahun ini ada penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk syarat pemberian asimilasi kepada napi. Kalau tahun lalu belum ada itu litmas. Jadi litmas tersebut dibuat oleh PK (pembimbing kemasyarakatan) terkait napi yang bersangkutan, keluarganya, dan pemerintah setempat,” ucap Syahrir.

Syahrir menegaskan litmas menjadi salah satu syarat mutlak yang harus ada agar napi bisa mendapat program asimilasi. Syarat lainnya, napi yang akan mendapat asimilasi harus sudah menjalani setengah dari masa pidana.

Untuk jumlah napi yang akan mendapat asimilasi disebut menjadi kewenangan Lapas, Rutan, dan LPKA. Namun yang pasti, pelaksanaan pemberian asimilasi dimulai Januari sampai Juni 2021.

Dia menambahkan, pada tahun 2020, ada sekitar 800 lebih napi se-Sulteng mendapat asimilasi. Sebagian besar dari jumlah tersebut telah dalam status pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Reynhard Silitonga, menyampaikan program asimilasi tahun ini tidak akan diberikan kepada napi dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak asimilasi.

“Ketentuan ini dikecualikan bagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, yang tetap diberikan Asimilasi dan Integrasi sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020,” kata Reynhard dalam keterangan persnya dari Jakarta, awal Januari 2021.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas