Home Artikel / Opini

Pangan dan Rokok Memiskinkan Sulteng

9
Dr Ahlis Djirimu. (Foto: Istimewa)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu (*

AWAL pekan ini, media masa nasional menyuguhkan data terbaru 10 provinsi termiskin di Indonesia. Ranking provinsi termiskin secara relatif belum banyak berubah dari waktu ke waktu. Papua tetap di peringkat teratas dengan capaian 26,8 persen, diikuti oleh Papua Barat 21,7 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 21,21 persen, Maluku 17,99 persen, Gorontalo 15,59 persen, Aceh 15,43 persen, Bengkulu 15,30 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 14,23 persen, Sulawesi Tengah 13,06 persen, serta Sumatra Selatan 12,56 persen. Lima provinsi tertinggi angka kemiskinannya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tiga provinsi diurutan 6, 7 dan 10 berada di Pulau Sumatra. Secara keseluruhan, Maluku, NTT, NTB, Sulteng merupakan wilayah kepulauan yang didominasi oleh perairan. Sedangkan Papua, Papua Barat, Aceh, Bengkulu dan Sumatra Selatan lebih dominan daratan.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, selama periode Maret-September 2020. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 398,73 ribu jiwa menjadi 404,74 ribu jiwa atau angka kemiskinan Sulteng meningkat 0,14 persen dari 12,92 persen menjadi 13,06 persen. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin di perkotaan meningkat dari 80,73 ribu jiwa menjadi 87,43 ribu jiwa atau meningkat dari 8,76 persen menjadi 9,21 persen atau terjadi peningkat absolut 0,45 persen. Kecenderungan peningkatan penduduk miskin ini selaras dengan kenaikan angka pengangguran di Sulteng mencapai dari 3,15 persen di Tahun 2019 menjadi 3,77 persen di Tahun 2020. Demikian juga kenaikan angka pengangguran pada 12 kabupaten/kota di Sulteng dengan kenaikan tertinggi di Kota Palu yakni 8,38 persen di Tahun 2020, atau naik dari 6,36 persen di Tahun 2019. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di perdesaaan mengalami penurunan dari 318 ribu jiwa menjadi 316,31 ribu jiwa atau menurun secara absolut 0,07 persen dari 14,76 persen menjadi 14,69 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa 76,56 persen kemiskinandisebabkan oleh makanan yang garis kemiskinannya meningkat dari Rp 363.287,- menjadi Rp 370.310,-. Sedangkan garis kemiskinan non makanan meningkat dari Rp 111.340,- menjadi Rp 113.352. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan absolut makanan cenderung lebih besar memiskinkan penduduk dengan kenaikan absolut sebesar Rp 7.023,- atau kenaikan relatif 1,93 persen, sebaliknya, non makanan memiskinkan penduduk Sulteng hanya sebesar Rp 2.012,-atau kenaikan relatif sebesar 1,81 persen. Hal ini berarti makanan penyumbang kemiskinan tiga kali lipat ketimbang non makanan.

Penyebab pertama adalah makanan. Secara spasial, maka di perkotaan komponen makanan terbesar adalah beras yang kontribusinya mencapai 21,24 persen dalam pembentukan garis kemiskinan, lalu diikuti oleh kue kering atau biskuit mencapai 14,82 persen, lalu rokok kretek filter sebesar 12,97 persen dan kue basah mencapai 4,09 persen, serta ikan laut sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, di perdesaan, secara relatif, penyebabnya tidak jauh berbeda yakni besar memberikan kontribusi lebih tinggi daripada di perkotaan dalam penyebab kemiskinan yakni 23,29 persen, lalu rokok di desa menjadi penyebab kemiskinan yang kontribusinya berada pada posisi kedua sebesar 16,58 persen, serta komponen lainnya mencapai 14,95 persen. Mengapa beras menjadi penyebab pertama? Berbagai hasil riset bersama yang penulis lakukan, yakni riset paling aktual tentang “hilirisasi Sub Sektor Pangan dan Perkebunan di Wilayah Pantai Barat Provinsi Sulteng” dan riset tentang “Hilirisasi Rumput Laut di Provinsi Sulteng” menunjukkan beras di Sulteng telah bermerk pembelinya, artinya petani Sulteng telah menjalin mitra dagang berasal dari berbagai daerah di daratan Sulawesi, terutama beras organik. Selain itu, beberapa petani yang diwawancarai menunjukkan bahwa kalender tanam (Katam) berbagai daerah di Sulteng penuh ketidakpastian akibat anomali cuaca, ketergantungan besar pada bibit unggul, dan penanaman monoton dalam lahan pangan. Akibat selanjutnya, stok pangan menjadi penuh ketidakpastian juga di gudang penyimpanan baik milik pemerintah maupun petani. Kebijakan berupa peraturan Gubernur maupun Bupati tentang Penyanggah Harga dapat menjadi solusi Bersama yang terintegrasi. Selain itu, diversifikasi pangan secara relatif belum berhasil di Sulteng. Hal ini dibuktikan melalui publikasi Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) yang menunjukkan adanya kategori kekuatan, dan kerentanan pangan baik dari ketersediaan, mutu, cadangan dan akses pangan sesuai kinerja masing-masing desa. Selain itu, bila kita menggunakan Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementrian Pertanian Tahun 2019, maka Persentase RT dengan Proporsi Pengeluaran Pangan Lebih dari 65 persen terhadap Total Pengeluaran menunjukkan Kabupaten Poso mencapai 24,6 persen, diikuti oleh Kabupaten Morowali Utara sebesar 28, Kabupaten Morowali sebesar 29,62 persen, Kabupaten Banggai sebesar 33,1 persen serta Kabupaten Parigi Moutong mencapai 34,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif, konsentrasi kemiskinan yang disebabkan oleh makanan justru terjadi pada daerah yang secara potensial menjadi cadangan pangan di Provinsi Sulteng seperti Kabupaten Parigi Moutong, Poso dan Banggai.

Penyebab kedua, kue kering atau biskuit. Ada kecenderungan rumah tangga di Sulteng menjelang hari raya besar keagamaan, penduduk Sulteng lebih dominan membeli ketimbang membuat sendiri. Multipliernya efeknya adalah, jasa pembuat kue semakin menjamur sebelum pandemi Covid19. Tentu perilaku mereka akan mendorong kenaikan belanja telur, terigu, mentega, gula, dan lain-lain. Selain itu, produk-produk makanan olahan berbasis gandum belum ada di Sulteng dan perdagangan biskuit/kue kering ini merambah hingga ke pelosok desa bersama barang kelontongan lainnya mengalahkan kue kering tradisional di pasar konvensional. Perubahan pola belanja dan pola cita rasa penduduk mempengaruhi semangat belanja penduduk. Adanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang melatih penduduk tetap dikalahkan oleh industri makanan ringan ini karena mata rantai produksi, distribusi dan pemasaran menggurita.

Penyebab ketiga adalah rokok kretek filter. Walapun tahun ini pemerintah menaikkancukai rokok yang mendorong kenaikan harga rokok kretek, tetapi keinginan untuk membelinya tetap ada karena yang “terjajah” adalah pola pikir perokok melalui caffeine. Rokok menjadi penyumbang kedua memiskinkan penduduk yang kontribusinya mencapai 16,58 persen. Sedangkan di perkotaan, rokok kretek filter menjadi penyumbang ketiga memiskinkan penduduk Sulteng yang kontribusinya dalam pembentukan garis kemiskinan mencapai 12,97 persen. Dalam masyarakat petani di perdesaan, rokok mempengaruhi mindset bekerja, sehingga tidak jarang petani yang pernah penulis wawancarai sambil merokok menyuruh anaknya mengutang rokok pada kios tetangga yang tanpa mereka sadari petani ini menimbulkan dampak ganda negatif baik pada ekonomi keluarganya maupun memberikan contoh kurang baik pada anaknya melalui perilaku merokok. Padahal, orang terkaya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menurut forbes adalah pemilik rokok, yang nota benenya mereka tidak merokok. Hal ini berarti para petani miskin ini sama saja mereka mensubsidi orang kaya pemilik pabrik rokok yang sudah demikian kaya. Mungkin saja pelarangan iklan rokok dan penutupan pabrik rokok menjadi alternatif revolutif, tetapi bukan merupakan solusi tepat karena caffeine dalam otak perokok akan mendorong perokok mencari alternatif lain.

Penyebab keempat adalah ikan laut. Fenomena ini sering dan menjadi aneh di Sulteng. Betapa tidak, Sulteng merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 713 Selat Makassar, WPP 714 Teluk Tolo, WPP 715 Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat, serta WPP 716 Laut Sulawesi. Provinsi Sulut dan Gorontalo hanya memiliki 2 WPP yakni WPP 716 Laut Sulawesi dan WPP 715 Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat. Provinsi Sulsel dan Sultra hanya memiliki 2 WPP yakni WPP 713 dan WPP 714. Namun, pemanfaatannya lebih banyak dioptimalisasi oleh provinsi tetangga tersebut. Kemiskinan di Sulteng disebabkan oleh perikanan dan kelautan menjadi aneh karena sub sektor yang melimpah di provinsi ini.

Namun, kontribusi sub sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto di Sulteng hanya mencapai 6,04 persen atau berada di urutan kesepuluh di Indonesia. Kenyataan ini jauh di bawah kontribusi secara nasional sub sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Sultra (11,32 persen), Sulbar (10,98 persen), Gorontalo (9,17 persen), Sulsel (8,39 persen) dan Sulut (7,64 persen) yang berturut-turut berada di urutan kedua hingga ke enam dalam PDRB masing-masing Tahun 2018.Lebih spesifik penyebab kemiskinan pada perikanan tangkap disumbangkan oleh tongkol, tuna, cakalang di perkotaan sebesar 3,72 persen dan 2,76 persen di perdesaan karena nelayan rasional akan menjual hasil tangkapannya ke daerah lain seperti Sulut, Sulsel, belahan timur Kalimantan, maupun Jawa Timur dan DKI Jaya. Akibatnya hasil perikanan tangkap tersebut menjadi langka dan mahal.

Selain itu, pemberitahuan ekspor barang (PEB) dilaporkan di daerah tujuan menjadi kerugian sendiri bagi Sulteng karena provinsi tetangga yang menerima pemasukan daerah dari PEB. Berbagai macam solusi dapat dilakukan seperti mendorong integrasi pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) atau Pusat Pendaratan Ikan (PPT) dengan kegiatan perbankan unit untuk memudahkan transaksi tunai atau menggalakkan transaksi non tunai berbasis QR Code Indonesia Standard (QRIS), merevitalisasi TPI yang mubazir seperti di Labuan Kabupaten Tojo Una-Una atau di Bungku, menggalakkan perikanan budidaya yang potensi lahannya baru dimanfaatkan 0,56 persen, serta mendorong profesionalisasi Unit Pengelolaan Ikan Skala Mikro (UPI) yang mencapai 1.113 UPI dari 6.582 UPI di KTI dan 60.642 UPI di Indonesia melalui sertifikasi cara karantina ikan yang baik, serta sebaran Cold Storage. Namun, tantangan terbesar Sulteng adalah, hingga Tahun 2019, data KKP menunjukkan bahwa konsumsi ikan perkapita pertahun Sulteng hanya mencapai 53,72 kg/kapita/tahun jauh di bawah konsumsi ikan rata-rata perkapita pertahun KTI mencapai 66,77 kg/kapita, serta jauh di bawah provinsi tetangga Sulbar 67,72 kg/kapita, Gorontalo 64,39 kg/kapita, Sulut 63,77 kg/kapita. Konsumsi ikan perkapita tertinggi di Sulawesi oleh Provinsi Sultra mencapai 65,72 kg/kapita.

Dalam konteks kemiskinan, bagi kita di Provinsi Sulteng, ada baiknya mendalami solusi penyebab pertama dan keempat yakni beras dan ikanlaut penyebab kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan dan peningkatan akses infrastruktur fisik maupun digital yang dapat mengerem laju kenaikan komponen pembentuk garis kemiskinan makanan ketimbang menyalahkan naiknya garis kemiskinan.

(*Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas