Home Ekonomi

Bentuk TPKD, Penanggulangan Kemiskinan Harus ‘Keroyokan’

14
Kamal Ariansyah. (Foto: Istimewa)
  • Upaya Bappeda Keluarkan Sulteng dari 10 Besar Provinsi Miskin

Sulawesi Tengah (Sulteng) berada dalam urutan 10 besar provinsi miskin di Indonesia sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Maret-September 2020. Merespon hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng telah merancang upaya penanggulangan kemisikinan. Berikut laporannya.

Laporan: Michael Simanjuntak

MELALUI Sekretaris Bappeda Provinsi Sulteng, Kamal Ariansyah, membeberkan sejumlah upaya menanggulangi kemiskinan daerah. Upaya dimaksud akan bermuara mewujudkan target membawa Sulteng keluar dari 10 besar provinsi termiskin dalam tahun ini.

Itu karena berdasarkan data BPS menempatkan Sulteng urutan ke 9 provinsi miskin dengan persentase kemiskinan 13,06 persen. Persentase tersebut dengan total penduduk miskin kabupaten/kota di Sulteng mencapai 403,74 ribu jiwa.

Kamal berujar salah satu upaya akan dilakukan membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Personel TPKD akan diisi dari 13 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sulteng.

“Ini melibatkan 13 OPD karena sekarang istilahnya bukan lagi intervensi, tapi konvergensi,” ucap Kamal saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng Jalan Moh. Yamin Palu, Jumat, 19 Februari 2021.

TPKD nantinya akan bekerja sesuai program dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur Sulawesi Tengah. Direncanakan TPKD bersekretariat di Bappeda Provinsi Sulteng, selaku leading sektor. Adapun 13 OPD bagian dari TPKD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian Dinas Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dulu dikenal Dinas Pertanian.

“Sebelumnya upaya penanggulangan kemiskinan terkesan jalan sendiri-sendiri, sekarang harus sama-sama melalui TPKD. Harus dikeroyok ini penanggulangan kemiskinan daerah. Nanti September ini akan kita lihat hasil kerja TPKD karena BPS akan kembali mengeluarkan data kemiskinan secara nasional,” ujar Kamal.

Dia melanjutkan upaya lain yang telah dirancang dengan memfokuskan perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan. Fokus pembangunan dimaksud diarahkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya desa, karena sumbangsih kemiskinan banyak terjadi di kantong-kantong perdesaan.

Kamal mencatat persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 14,69 persen yang naik menjadi 14,76 persen pada September 2020. Sementara untuk penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebanyak 80,7 ribu dan menjadi 87,4 ribu atau naik sebanyak 6,7 ribu orang pada September 2020.

“Memang di Sulawesi Tengah jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih dominan, karena karakteristik Sulteng lebih dominan perdesaan,” beber Kamal.

Upaya selanjutnya yang telah dirancang Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Tujuannya untuk mencari tahu sejauh mana ADD dan DD dapat menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Tentunya juga perlu segera menuntaskan upaya rehab rekon pascabencana 2018 yang masih terhambat, contohnya terkait stimulan, Huntap dan bantuan-bantuan lainnya. Kemudian perlu kesiapsiagaan Sulteng terhadap bencana dioptimalkan,” kata dia.

Yang juga sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dikatakan menggairahkan kembali sektor-sektor riil. Selanjutnya pengembangan IKM, UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kamal menandaskan masuknya Sulteng dalam 10 besar provinsi miskin dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan garis kemiskinan. Sebab dari tahun 2016 sampai dengan Maret 2020, Sulteng selalu mengalami penurunan presentase kemiskinan. Bahkan saat diterpa beberapa bencana yang puncaknya pada 2018 lalu, persentase kemiskinan masih tetap menurun.

“Selama tahun 2020, pandemi Covid-19 sangat memengaruhi perekonomian masyarakat Sulteng, terutama untuk tingkat lapangan kerja. Ditambah lagi Sulteng masih harus menyelesaikan banyak persoalan terutama akibat bencana besar 2018, yang mana rehabilitasi dan rekonstruksinya masih berjalam sampai 4 tahun, ini PR besar. Kita berharap Covid ini bisa cepat selesai agar semua upaya yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai target dan harapan,” tandas Kamal. (**)

Ayo tulis komentar cerdas