Home Hukum & Kriminal

Perlu Lembaga Independen Awasi Satgas Madago

Slamet Riyadi Cante. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Akademisi Universitas Tadulako (Untad), Dr Slamet Riyadi Cante M.Si, menilai perlu dibentuk lembaga atau tim independen khusus mengawasi sekaligus akan mengevaluasi keberadaan Satuan Tugas Operasi Madago Raya, yang sebelumnya bernama Satgas Tinombala.

“Yang pasti lembaganya harus independen untuk mengawasi dan melakukan evaluasi,” ucap Slamet kepada Metrosulawesi, Kamis, 18 Februari 2021.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu mengatakan perlunya tim atau lembaga independen karena melihat sepak terjang Satuan Tugas (Satgas) Tinombala yang tak kunjung juga menumpas seluruh jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Gunung Biru Poso. Padahal, operasi ini telah diperpanjang beberapakali hingga berganti nama pada 2021 ini.

Slamet menyebut tak sedikit lagi anggaran yang dikucurkan mendanai operasi yang dibentuk dengan semangat menuntaskan pergerakan MIT yang dikini dipimpin Ali Kalora itu. Hal ini juga menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat atas kinerja Satgas Tinombala.

“Jangan sampai pihak keamanan kehilangan kepercayaan atau trust dari publik,” ujar Slamet.

Menurutnya, dengan peralatan canggih yang saat ini dimiliki aparat yang tergabung dalam Satgas operasi, seyogianya harapan untuk menangkap Ali Kaloras Cs telah tuntas. Namun fakta yang telah diketahui bersama tidak demikian sehingga mengharuskan perpanjangan dengan menganti sandi menjadi Operasi Madago Raya.

“Kalau hanya karena kendala medan dan lain sebagainya, saya kira itu perlu untuk didiskusikan,” kata dia.

Olehnya, Slamet menyarankan Panglima TNI bersama Kapolri harus menetapkan target operasi yang tegas. Saat bersamaan juga harus melakukan evaluasi menyeluruh agar dengan penggantian menjadi Satgas Operasi Madago Raya tidak ada lagi perpanjangan.

“Panglima TNI dan Kapolri harus punya target, tidak bisa hanya dikucurkan dana lalu tak tuntas. Jangan hanya diperpanjang, diperpanjang, dan diperpanjang lagi. Dengan begitu publik tidak akan bertanya-tanya karena ini menggunakan anggaran yang besar. Sekarang pandangan publik begitu, ini yang kita khawatirkan. Panglima TNI dan Kapolri harus segera duduk bersama dan menargetkan kapan bisa selesai ini (operasi),” tuturnya.

Mantan Dekan FISIP Untad itu juga menyarankan peran pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Sulteng dan Pemkab Poso untuk selalu mendorong pihak terkait agar menuntaskan operasi perburuan Ali Kalora Cs.

“Supaya juga traumatik masyarakat di sana (Poso) bisa berakhir, kasian warga,” pungkas Slamet.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas