Home Banggai Laut

Paket Proyek ‘Dibarter’ Dana Pilkada

15
BACA DAKWAAN - Tim JPU KPK saat membacakan surat dakwaan tiga terdakwa pemberi suap terhadap tersangka Bupati Balut Wenny Bukamo. (Foto: Istimewa)
  • Sidang Suap Eks Bupati Balut, Satu Terdakwa Keberatan Dakwaan JPU

Palu, Metrosulawesi.id – Tiga terdakwa dugaan korupsi selaku pemberi suap terhadap tersangka mantan Bupati Banggai Laut (Balut) Wenny Bukamo, telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Kamis, 18 Februari 2021.

Ketiga terdakwa itu, Hedy Thiono atau Komisaris PT Bangun Bangkep Persada, Andreas Hongkiriwang selaku Direktur PT Andronika Putra Delta dan terdakwa Djufri Katili yang merupakan Direktur PT. Antarnusa Karyatama Mandiri.

Ketiganya hanya bisa mengikuti jalannya persidangan lewat video darring, langsung dari cabang Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, tempat mereka ditahan.

“Persidangan ketiga terdakwa ini berlangsung virtual. Mereka mengikuti sidang langsung dari Cabang Rutan KPK di Jakarta,” ungkap Arif Suhermanto, satu dari tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang ditemui wartawan usai menggelar sidang perdana bagi terdakwa Hedy Thiono, Andreas Hongkiriwang, dan terdakwa Djufri Katili.

Perkara korupsi, terkait pemberian suap terhadap mantan Bupati Balut Wenny Bukamo ini, merupakan hasil operasi tangkap tangan tim KPK RI. Sehingga yang duduk sebagai penuntut umum disidang perdana adalah para JPU dari KPK RI.

“Yang mulai disidangkan ini merupakan para terdakwa pemberi suap terhadap tersangka Bupati Wenny Bukamo. Untuk tersangka bupati, masih proses penyidikan di KPK bersama beberapa tersangka lagi,” sebut Arif Suhermanto lagi.

“Mungkin setelah ketiganya ini selesai disidangkan, baru yang lainnya akan disidangkan,” sambung Arif Suhermanto.

Sidang ke tiga terdakwa yang dimulakan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dipimpin ketua majelis Marliyus MS SH MH didampingi dua hakim anggota.

Di persidangan PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, para terdakwa bersidang didampingi masing-masing penasehat hukumnya. Terdakwa Hedy Thiono didampingi Titus SH selaku penaseha hukumnya, terdakwa Andreas Hongkiriwang didampingi Mohamad Didi Permana dan Muhammad Sidiq Djatola. Sementara terdakwa Djufri Katili didampingi tim penasehat hukumnya yang terdiri dari Syahrul, Nasrul Djamaludin dan Maharani Caroline.

Satu persatu dawaan para terdakwa dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK yakni Arif Suhermanto, bersama tim yakni Eva Yustisiana dan Joko Hermawan. Usai pembacaan dakwaan, satu dari ketiganya yakni terdakwa Hedy Thiono menyatakan keberatan terhadap surat dakwaan JPU.

Melalui penasehat hukumnya, terdakwa Hedy Thiono akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU. Sedangkan dua terdakwa lainnya sudah mengakui dan menerima uraian surat dakwaan JPU. Karena hal itu, ketua majelis hakim, Marliyus MS, menjadwalkan sidang pekan berikutnya dengan dua agenda.

Untuk terdakwa Andreas Hongkiriwang dan Djufri Katili selanjutnya akan menjalani sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi. Sementara untuk terdakwa Hedy Thiono masih akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat eksepsi.

Dalam surat dakwaan, JPU Arif Suhermanto menguraikan, bahwa terdakwa selaku pemberi suap terhadap mantan Bupati Balut Wenny Bukamo, senilai Rp 2,2 miliar, untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan yang ada di kabupaten Balut.

Kejahatan itu diawali dengan pendekatan ketiganya terhadap tersangka Wenny Bukamo. Selanjutnya, Wenny Bukamo memerintahkan Basuki Mardiono (Kepala Dinas PUPR), Ramli Hi. Patta (Kabid Cipta Karya PUPR) dan Nasir Gobel (Kepala Bagian Barang dan Jasa) untuk memberikan paket-paket pekerjaan tersebut, dengan syarat agar menyediakan uang untuk dirinya yang akan maju pada Pilkada Tahun 2020 lalu, dikoordinir Recky Suhartono Godiman selaku orang dekatnya.

“Recky lalu mengondisikan proses lelang, sehingga ketiga terdakwa mendapatkan paket pekerjaan,” kata Arif.

JPU KPK Arif mengatakan, terdakwa Andreas Hongkiriwang mendapatkan paket peningkatan ruas jalan Perumda ATM senilai Rp3,4 miliar, peningkatan ruas jalan Bentean-Matanga senilai Rp2,9 miliar dan peningkatan jalan dalam Desa Matanga senilai Rp2,9 miliar.

Kemudian, lanjut dia, terdakwa Hedy Thiono mendapatkan paket peningkatan ruas jalan Dunkean-Bone-Bone senilai Rp17,7 miliar, lanjutan pembangunan tanggul pemecah ombak Desa Kasuari Rp8,4 miliar, peningkatan jalan Keak-Panapat senilai Rp6,9 miliar, serta peningkatan jalan Dunkean-Bone-Bone senilai Rp3,9 miliar.

Selanjutnya, pekerjaan lanjutan pembangunan stadion olah raga senilai Rp2,9 miliar, peningkatan jalan akses masuk pekuburan Islam Adean senilai Rp1,9 miliar, pembangunan normalisasi sungai Desa Tabulang senilai Rp1,4 miliar, pengembangan jaringan perpipaan Desa Lampa senilai Rp1,4 miliar, pembangunan drainase Kelurahan Dodung senilai Rp1,4 miliar, dan peningkatan jalan akses stadion senilai Rp697 juta. Sementara itu, terdakwa Djufri Katili mendapatkan paket peningkatan ruas jalan dalam Kota Banggai senilai Rp7,9 miliar dan peningkatan ruas jalan Lampa- Perkantoran senilai Rp2,9 miliar.

Menurutnya, sebagai kompensasi atas diperolehnya paket pekerjaan tersebut, pada bulan Juli lalu, Djufri Katili memberikan uang senilai Rp500 juta dan bulan September senilai Rp250 juta kepada Wenny Bokamo. Kemudian kata dia, pada bulan November , Andreas Hongkiriwang memberikan Rp500 juta, Hedy Thiono Rp500 juta, Djufri Katili Rp 500 juta, Octavianus Jocom Rp500 juta, Martinus Rp500 juta serta Hendri Wijaya Gozali Rp250 juta.

Selanjutnya, Andreas Honkriwang Rp300 juta digabungkan dengan uang Djufri Katili Rp200 juta dan Hedy Thiono Rp500 juta, sehingga total Rp1 miliar.

“Perbuatan terdakwa memberikan uang dengan total Rp2,2 miliar kepada Wenny Bokamo merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan primer pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Subsider pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” tutupnya.

Reporter: Sudirman
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas