Home Politik

PHP Banggai dan Tolitoli Terganjal Selisih Suara

10
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. (ANTARA FOTO/ Hafidz Mubarak A)

Palu, Metrosulawesi.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Banggai dan Tolitoli, Selasa 16 Februari 2021.

Dalam amar putusan MK, permohonan yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tolitoli nomor urut 2, Muchtar Deluma dan Bakri Idrus tidak dapat diterima. Begitu juga permohonan yang diajukan calon bupati dan wakil bupati Banggai, Herwin Yatim dan Mustar Labolo, tidak dapat diterima.

Pantauan Metrosulawesi dalam persidangan yang digelar secara daring, permohonan pemohon dua pasangan calon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

Ketentuan yang dimaksudkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sementara itu, perolehan suara Muchtar Deluma dan Bakri Idrus selaku pemohon adalah 50.989 suara. Sedangkan Amran Hi Yahya- Moh Besar Bantilan selaku pihak terkait (peraih suara terbanyak) sebanyak 55.960 suara.

Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 4.971 (3,9 persen), sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Pemohon Muchtar Deluma dan Bakri Idrus sesungguhnya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaraan brsifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Namun, Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota kemudian mengetuk palu sidang pada pukul 14.20 Wib.

Begitu juga permohonan diajukan calon bupati dan wakil bupati Banggai, Herwin Yatim dan Mustar Labolo. Sama dengan Tolitoli, pemohon tidak memenuhi ketentukan Pasal 158 UU Nomor 10/2016.

Perolehan suara pemohon adalah 64.362 suara, sedangkan perolehan suara Amirudin dan Furqanuddin Masulili selaku pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.011 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan Pihak Terkait adalah 23.649 suara (11,74%), sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat(2) huruf b UU 10/2016 yakni kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, hari ini, Rabu 17 Februari 2021, MK akan kembali menggelar sidang PHP Kada yang diajukan paslon nomor urut 3 Pilkada Kota Palu (Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T., M.Si.) serta Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa, paslon nomor urut 2 di Pilkada Poso.

Diketahui, terhadap putusan atau ketetapan MK PHK Kada yang telah dibacakan, maka selanjutnya KPU setempat akan melaksanakan penetapan bupati wakil bupati terpilih.

KPU menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih paling lama lima hari setalah putusan dismissal/ ketetapan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Hal itu sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Adapun PHP Morowali Utara dan Tojo Unauna belum diketahui jadwal persidangan lanjutannya. Perkara PHP Tojo Una-Una diajukan oleh Rendy M. Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Sedangkan PHP Tojo Unauna dimohonkan oleh paslon nomor urut 2 di Tojo Una-Una yakni Rendy M. Afandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, M.M.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas